Keputusan AS Longgarkan Sanksi Rusia Dikecam Pemimpin Italia
- PM Italia Giorgia Meloni mengecam pelonggaran sementara sanksi bahan bakar Rusia oleh AS, karena dinilai berisiko memberi legitimasi politik kepada Moskow tanpa jaminan perdamaian.
- AS melonggarkan sanksi untuk mengamankan pasokan diesel bagi pasar domestik dan global serta meredam harga energi; Rusia menyebut pengiriman berpotensi mencapai 3,5 juta ton per bulan.
- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menolak penangguhan sanksi minyak Rusia hingga April 2027, sementara Meloni mendesak Uni Eropa menyatukan mandat diplomatik dalam negosiasi perdamaian.
Jakarta, IDN Times – Perdana Menteri (PM) Italia Giorgia Meloni menilai keputusan Amerika Serikat (AS) melonggarkan sementara sanksi bahan bakar terhadap Rusia berisiko memberikan legitimasi politik kepada Moskow tanpa menjamin tercapainya perdamaian. Ia menyampaikan kritik tersebut menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Eropa.
Pemerintah AS melonggarkan sanksi untuk mengamankan pasokan awal lebih dari 300 ribu ton metrik diesel bagi pasar domestik dan global. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak menyebut volume pengiriman itu berpeluang meningkat hingga 3,5 juta ton per bulan sampai akhir tahun, menurut laporan Times of India yang mengutip Reuters.
Kebijakan Presiden AS Donald Trump tersebut bertujuan meredam kenaikan harga energi bagi konsumen dalam negeri menjelang pemilihan paruh waktu yang menentukan kendali Kongres. Melalui platform Truth Social, Trump membela keputusannya sekaligus mendesak kedua pihak menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi.
1. Meloni menilai pelonggaran sanksi Rusia berisiko
Perdana Menteri (PM) Italia Giorgia Meloni (Quirinale.it, Attribution, via Wikimedia Commons) Menurut laporan kantor berita ANSA, Meloni menyampaikan keberatannya di Senat. Ia menilai konflik di Iran lebih berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan bakar dibandingkan perang di Ukraina.
Meloni memperingatkan bahwa pelonggaran sanksi tersebut berpotensi memberikan keuntungan politik bagi Moskow tanpa kepastian hasil yang menguntungkan.
“Oleh karena itu, hasil dari keputusan ini tidak pasti, sementara risikonya jelas: legitimasi untuk Moskow,” kata Meloni, dikutip Anadolu Agency.
2. Zelenskyy menolak penangguhan sanksi minyak Rusia
Pada tanggal 7-8 Oktober 2020, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengadakan perjalanan kenegaraan resmi ke Britania Raya. (Presidential Office of Ukraine, This file is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International license, via Wikimedia Commons) Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy turut mengecam rencana penangguhan sanksi terhadap produk minyak Rusia yang dijadwalkan berlangsung hingga April 2027. Ia menilai pelonggaran tersebut dapat melemahkan upaya membatasi pendapatan energi Moskow jika tidak disertai kesepakatan untuk meredakan konflik yang jelas dan bertahan lama.
Zelenskyy memperingatkan bahwa tambahan pendapatan dari penjualan minyak Rusia berisiko digunakan untuk membiayai invasi yang dilancarkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemerintah Ukraina menolak kompromi ekonomi yang dinilai justru memperkuat posisi Kremlin di tengah konflik yang masih berlangsung.
“Hadiah untuk Putin tidak akan membawa perdamaian,” kata Zelenskyy.
3. Meloni mendorong Uni Eropa menyatukan sikap diplomatik
Bendera Uni Eropa (pexels.com/Marco) Meloni mendesak 27 negara anggota Uni Eropa (UE) menunjuk perwakilan dengan kewenangan kolektif untuk menyuarakan kepentingan kawasan dalam negosiasi perdamaian. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar Eropa memiliki posisi bersama yang kuat dalam upaya diplomatik.
Ia juga mengkritik inisiatif diplomatik Prancis, Jerman, dan Inggris melalui format E3 yang berjalan tanpa mandat resmi dari UE. Meloni menegaskan Eropa perlu mengambil peran dalam upaya mengakhiri perang di Ukraina yang telah berlangsung sejak 2022.
Kenaikan harga energi menjadi tekanan bagi daya saing dunia usaha di Italia sehingga membutuhkan penanganan terkoordinasi di tingkat kawasan. Dalam pembahasan anggaran UE mendatang, Italia menolak kesepakatan yang mengorbankan Kebijakan Pertanian Bersama, sektor perikanan, maupun dana kohesi.
Di sisi lain, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pembiayaan untuk Ukraina akan menjadi salah satu fokus utama dalam KTT Dewan Eropa. Pertemuan tersebut dijadwalkan membahas arah kebijakan bersama di tengah tekanan krisis energi dan konflik kawasan.
