Ketiga Kalinya, AS Veto Resolusi DK PBB terkait Israel-Palestina

18 Mei 2021, 09:02 WIB

Sejumlah anak-anak di Palestina melihat kondisi kerusakan dekat gedung menara yang terkena serangan udara Israel, di tengah gencarnya konflik Israel-Palestina, di Kota Gaza, Rabu (12/5/2021). (ANTARA REUTERS / Mohammed Salem/aww.)

Jakarta, IDN Times - Pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang ketiga dalam sepekan, menanggapi serangan mematikan Israel di Gaza, berakhir tanpa hasil konkret. Sebab, Amerika Serikat (AS) memblokir pernyataan bersama yang menyerukan gencatan senjata segera antara Israel dengan Hamas.

Dilansir dari Al Jazeera, pertemuan pada Minggu (16/5/2021) itu terjadi setelah AS dua kali memblokir resolusi pekan lalu, yang mengutuk tanggapan militer Israel dan menyerukan gencatan senjata. Hampir 200 orang, termasuk 58 anak-anak, tewas dalam pengeboman hebat di daerah dengan populasi dua juta orang.

Israel berdalih agresi yang mereka lakukan merupakan balasan atas serangan roket Hamas. Di sisi lain, Hamas yang berbasis di Gaza mengatakan, serangannya merupakan tanggapan terhadap kebijakan Israel tentang pemindahan paksa warga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur.

1. AS terlihat tidak ingin menekan Israel

emblem PBB (instagram.com/unitednations)

Pertemuan dewan yang terakhir berlangsung sangat lamban, menandakan Presiden AS Joe Biden tidak ingin memberi tekanan publik terhadap Israel. Menanggapi dua putaran sebelumnya, Tiongkok menyebut AS sebagai satu-satunya anggota tetap DK PBB, pemilik hak veto, yang tidak sepakat dengan resolusi untuk mengutuk Israel.

Kritikus, termasuk anggota Partai Demokrat, menuduh pemerintah menutupi serangan Israel, yang menyebabkan ribuan orang terluka dan lebih dari 250 ribu orang kehilangan akses terhadap air bersih.

Meski begitu, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan Washington telah bekerja dengan sangat keras melalui saluran diplomatik untuk menyudahi krisis yang meletus sejak 10 Mei 2021.

"Amerika Serikat telah menjelaskan bahwa kami siap untuk memberikan dukungan dan jasa baik, jika pihak-pihak tersebut mengupayakan gencatan senjata," katanya.

Pada Senin (17/5/2021), seorang pejabat senior Fatah mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka kecewa dengan posisi AS.

"Getaran positif dan serius dalam seruan Biden baru-baru ini kepada Presiden Abbas tidak mencerminkan posisi AS di Dewan Keamanan PBB Selasa lalu," tutur anggota Komite Sentral Fatah Sabri Saidam, merujuk pada pembicaraan antara Biden dengan pemimpin Palestina pada Sabtu lalu.

2. Tekanan kepada Biden meningkat

Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang berpidato dalam kunjungan ke kantor National Institutes of Health di Bethesda, Maryland, Kamis (11/2/2021). (Facebook.com/President Joe Biden)

Anggota dewan dari partai Demokrat, Adam Schiff, mendesak Biden untuk meningkatkan tekanan di kedua belah pihak, untuk mengakhiri pertempuran dan menghidupkan kembali pembicaraan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

“Saya pikir pemerintah perlu mendorong lebih keras pada Israel dan Otoritas Palestina untuk menghentikan kekerasan, melakukan gencatan senjata, mengakhiri permusuhan ini, dan kembali ke proses untuk mencoba menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama ini,” ujar Chiff pada acara Face The Nation yang ditayangkan CBS.

Mantan calon presiden Partai Demokrat, Bernie Sanders, juga mengkritik kampanye militer Israel di Gaza.

“Kehancuran di Gaza tidak beralasan. Kita harus mendesak gencatan senjata segera. Pembunuhan orang Palestina dan Israel harus diakhiri. Kita juga harus mencermati hampir 4 miliar dolar AS dalam setahun bantuan militer untuk Israel. Adalah ilegal bagi bantuan AS untuk mendukung pelanggaran hak asasi manusia,” cuitnya pada Minggu.

Thomas-Greenfield memperingatkan, selama pertemuan DK PBB, ketegangan Israel-Palestina hanya akan menghambat realisasi Two-State Solution. Sayangnya, peringatan itu tidak diikuti dengan langkah konkret.

3. PBB berharap kekerasan bisa segera dihentikan

Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara dalam konferensi pers malam sebelum KTT Iklim PBB (COP25) di Madrid, Spanyol, pada 1 Desember 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Sergio Perez

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memulai pertemuan pada hari Minggu dengan permohonan gencatan senjata. “Siklus pertumpahan darah, teror dan kehancuran yang tidak masuk akal ini harus segera dihentikan,” katanya.

"Semua pihak harus menghormati hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional," tambah Guterres.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menuduh Israel telah melakukan kejahatan perang selama serangan.

Sebaliknya, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menuduh Hamas melakukan serangan secara serampangan demi keuntungan politik dan membahayakan warga sipilnya sendiri.

Pada Minggu, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus menyerang Gaza dengan kekuatan penuh dan selama mungkin, hingga tujuan mereka tercapai. Netanyahu berjanji Hamas akan membayar segala kerusakan yang mereka sebabkan.