Ketua MPR: Keterlibatan RI di BoP Langkah Nyata Memerdekakan Palestina

23 Feb 2026, 16:19 WIB

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani ketika berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. (www.instagram.com/@ahmadmuzani2)

Intinya Sih

Ketua MPR Ahmad Muzani menilai keterlibatan Indonesia di Board of Peace sebagai langkah nyata mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk dalam rekonsiliasi dan pembangunan kembali Gaza.
Pidato Presiden Prabowo di KTT BoP dikritik karena tidak menyebut solusi dua negara, padahal itu merupakan posisi prinsip Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Menlu Sugiono menjelaskan Indonesia belum membayar iuran keanggotaan BoP senilai 1 miliar dolar AS, namun tetap menjadi anggota aktif dengan opsi kontribusi non-tunai seperti pasukan ISF.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menilai keterlibatan Indonesia di dalam Board of Peace merupakan langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ia bahkan menyebut peran Indonesia di dalam BoP bukan sekedar menjaga perdamaian tetapi juga ikut dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali wilayah Gaza.

Dalam pandangan Muzani, situasi di Gaza kini lebih kondusif sehingga masyarakat setempat dapat menjalankan ibadan Ramadan pada 2026 dengan lebih tenang bersama keluarga. Padahal, meski sudah dibentuk BoP, Israel tetap melakukan serangan militer ke area Gaza.

"Mereka (Palestina) berharap ada hal yang lebih maju di BoP ini. Tentu saja, Indonesia terlibat bukan hanya pada proses perdamaian di Timur Tengahm, tetapi juga pada proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali Gaza," ujar Muzani di dalam video yang dikutip pada Senin (23/2/2026).

Namun, mantan sekretaris jenderal Partai Gerindra itu tak merespons soal banyaknya penolakan di Tanah Air terkait bergabungnya Indonesia di dalam BoP. Apalagi Israel belakangan juga ikut di dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump itu.

1. Prabowo luput menyebut two state solution di KTT perdana BoP

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat apresiasi langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump di BoP (setneg.go.id)

Sementara, pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di KTT BoP yang digelar di Washington DC pada Kamis kemarin menuai kritik dari publik di Tanah Air. Sebab, ia luput menyampaikan posisi Indonesia yang mendukung solusi dua negara. Salah satu yang menyampaikan kritik itu adalah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.

"Saya juga mencatat dan menyayangkan dalam pidato Presiden Prabowo di KTT BoP tidak menyebut two state solution atau Palestinian Statehood, padahal ini adalah posisi prinsip Indonesia. Dalam BoP, Presiden Trump harus mendengarkan kalimat tersebut secara langsung dari Presiden Prabowo," ujar Dino di akun media sosialnya seperti dikutip pada Senin (23/2/2026)

Sikap prinsip Indonesia itu, kata Dino, merupakan titipan utama dari ormas-ormas Islam dan ormas yang fokus terhadap kebijakan polugri di Tanah Air. "Titipan itu adalah keanggotaan Indonesia harus didedikasikan untuk mencapai kemerdekaan Palestina," katanya.

Sementara, negara-negara Islam lainnya seperti Arab Saudi, Mesir, Maroko, Qatar, hingga Turki menyampaikan tujuan mereka bergabung di BoP agar solusi dua negara bisa diimplementasikan.

2. Indonesia belum membayar iuran keanggotaan Board of Peace

Menteri Luar Negeri Sugiono ketika memberikan penjelasan usai KTT Board of Peace (BoP) di Washington DC. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace (BoP) yang diadakan pada Kamis (19/2/2026) di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia belum membayar kontribusi sebagai anggota. Bahkan, Menteri dari Partai Gerindra itu menyebut iuran keanggotaan di dalam BoP tidak bersifat wajib. Kecuali Indonesia hendak menjadi anggota permanen dari BoP bentukan Presiden Donald Trump tersebut.

"Belum, belum (membayar iuran BoP)," ujar Sugiono di Washington DC, Amerika Serikat seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (21/2/2026).

"Dari awal saya bilang (dana senilai 1 miliar Dollar AS) bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah menjadi anggota, gak perlu membayar juga gak apa-apa. Tapi, kalau kita mau jadi anggota permanen (BoP) ada kontribusi 1 miliar Dollar AS," imbuhnya.

Ia pun kembali menegaskan meski hingga saat ini Indonesia belum membayar iuran senilai 1 miliar Dollar AS, Indonesia masih menjadi anggota Dewan Perdamaian untuk Gaza. Sebelumnya, Trump mengumumkan di KTT perdana sudah ada sejumlah negara yang berkomitmen untuk membayarkan uang kontribusi dengan nilai mencapai 7 miliar Dollar AS atau setara Rp118 triliun.

Negara-negara yang membayarkan iuran yakni Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab (UEA), Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait. Mereka semua menawarkan diri membayar iuran sebagai biaya pemulihan Gaza, Palestina.

3. Kontribusi yang diberikan oleh negara anggota tidak selalu berupa uang

Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace (BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Lebih lanjut, kata Sugiono kontribusi yang dibayarkan oleh negara anggota BoP tidak melulu harus dalam bentuk uang tunai. Ada pula kontribusi yang dapat ditunjukkan lewat pengiriman pasukan ke Gaza melalui mekanisme International Stabilization Force (ISF).

"Ada (kontribusinya) uang, pasukan (ISF), ada juga kontribusi orang per orang yang mengirim lewat rekening di World Bank kemarin," kata Sugiono.

Selain sembilan negara yang sudah menawarkan diri akan membayar iuran BoP, Negeri Paman Sam juga menyiapkan dana senilai 10 miliar Dollar AS atau setara Rp168,6 triliun. Namun, Trump tidak menjelaskan ke mana uang itu akan didonasikan. Sementara, Trump pernah menyebut untuk pembangunan kembali Gaza membutuhkan biaya hingga 70 miliar Dollar AS atau setara Rp1.180 triliun.