Kolombia Resmi Buka Kedutaan Besar di Yerusalem

Pembukaan kedutaan ini membalikkan kebijakan mantan Presiden Kolombia berhaluan kiri, Gustavo Petro, yang memutus hubungan diplomatik dengan Israel pada Mei 2024. Saat itu, Petro mengecam operasi militer Israel di Gaza, menutup kedutaan Kolombia di Tel Aviv, serta menarik pulang duta besarnya.

Hubungan kedua negara kembali pulih setelah politisi sayap kanan, Abelardo de la Espriella, mulai menjabat sebagai presiden pada Agustus. Pada bulan yang sama, pemerintahan baru Kolombia mengakui klaim kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang direbut dari Suriah pada 1967, menyusul langkah serupa dari Amerika Serikat (AS) pada 1981. Selain membuka kedutaan di Yerusalem, Kolombia mengaktifkan kembali perjanjian perdagangan bebas dengan Israel pada Selasa yang sebelumnya dihentikan oleh Petro.

Menlu Kolombia, Omar Bula Escobar menyatakan pemerintahannya berencana memperluas kemitraan yang menghubungkan universitas, lembaga riset, dan pelaku bisnis, terutama dalam penerapan akal imitasi untuk ekspor serta layanan publik. Escobar turut menekankan pentingnya kerja sama dengan Israel guna menghadapi ancaman terorisme, perdagangan narkoba, dan kejahatan transnasional terorganisasi di Kolombia.

"Hari ini, kami mengambil langkah nyata untuk memulihkan hubungan diplomatik di antara kita, hubungan yang seharusnya tidak pernah terputus. Israel adalah mitra strategis, selalu begitu, dan mulai sekarang akan semakin erat," kata Escobar, dilansir The Times of Israel.

Gilinski menilai hubungan masyarakat kedua negara tetap bertahan meski sempat memburuk di masa pemerintahan Petro. Ia mencatat para pelaku bisnis Kolombia terus bermitra dengan rekanan Israel dan warga muda Israel tetap berkunjung ke negaranya selama periode renggang tersebut.

Menlu Israel, Gideon Sa'ar, menyambut delegasi Kolombia dan menjanjikan kelanjutan bantuan keamanan maupun kemanusiaan bagi negara Amerika Selatan tersebut. Ia mengingatkan bahwa Israel pernah mengirim delegasi yang terdiri dari 80 personel penyelamat dan medis saat gempa bumi besar melanda Kolombia. Sa'ar juga meminta Wali Kota Yerusalem mempercepat pembangunan ruang kantor tambahan untuk menampung lebih banyak kedutaan asing di masa mendatang.

"Ini adalah kedutaan ke-10 di Yerusalem. Saat saya mulai menjabat, jumlahnya baru lima, dan angka itu meningkat dua kali lipat dalam dua tahun," ujar Sa'ar, dilansir Ynetnews.

Sa'ar mengungkapkan bahwa Republik Demokratik Kongo akan segera menyusul sebagai negara ke-11 yang membuka kedutaan di Yerusalem. Ia mengaku sudah mengetahui negara ke-12 yang akan memindahkan kedutaannya ke kota tersebut, tetapi belum bersedia mengungkap identitasnya ke publik. Presiden Argentina, Javier Milei, juga telah berjanji akan memindahkan kedutaan negaranya ke Yerusalem, dilansir The New Arab.

Langkah Kolombia menambah daftar negara yang menempatkan kedutaan besarnya di Yerusalem sejak Presiden AS, Donald Trump, memindahkan kedutaan negaranya pada 2018. Sebelum Kolombia, sembilan entitas atau negara yang telah membuka kedutaan di kota tersebut meliputi AS, Guatemala, Honduras, Kosovo, Paraguay, Papua Nugini, Fiji, Nauru, serta Somaliland yang kemerdekaannya hanya diakui oleh Israel. Selain itu, Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia telah membuka kantor cabang kedutaan di Yerusalem.

Mayoritas negara di dunia memilih mempertahankan kedutaan besar mereka di Tel Aviv karena status Yerusalem masih menjadi inti konflik Israel-Palestina. Komunitas internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berpandangan bahwa status akhir kota tersebut harus diputuskan melalui kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

Israel merebut Yerusalem Timur yang mencakup Kota Tua dan situs-situs suci dari Yordania dalam Perang Enam Hari pada 1967. Pemerintah Israel kemudian menganeksasi wilayah tersebut pada 1980 dan mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya, langkah yang tidak diakui oleh mayoritas komunitas internasional. Di sisi lain, warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.