Bogota, IDN Times - Pemerintah Kolombia mengumumkan rencana reformasi kepolisian di negaranya terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan tranparansi dan meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia di kalangan aparat kepolisian setempat.
Sebelumnya Presiden Ivan Duque juga sudah mengumumkan rencana perubahan di tubuh kepolisian negara terkait kritik dan tudingan pelanggaran HAM ketika demonstrasi besar penolakan reformasi pajak di Kolombia.
Presiden Kolombia Ivan Duque pada hari Senin (19/07/2021) mengumumkan perubahan secara bertahap dari aparat kepolisian di negaranya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi insiden pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan petugas kepolisian.
Dikutip dari The Rio Times, Presiden Ivan Duque mengatakan, "Hari ini, kita sudah memulai proses transformasi secara bertahap dengan anggota Polisi Nasional. Tujuan dari perubahan seragam ini untuk membantu mendampingi dan melayani keamanan masyarakat dan terdapat beberapa elemen inovatif lain dan yang terpenting adalah transparansi fungsi."
Di samping itu, Duque juga mengatakan bahwa pemerintah akan mendirikan direktorat hak asasi manusia yang bertugas melaporkan pada kepala kepolisian dan akan dipimpin oleh mantan kolonel. Departemen tersebut akan menampung komplain dari masyarakat dan menghasilkan laporan masalah HAM setiap tahunnya, dilansir dari Associated Press.
Perubahan baru Polisi Nasional ini diawali dengan perubahan seragam yang sebelumnya berwarna hijau sekarang menggunakan warga biru. Warga biru ini diyakini dapat meningkatkan kedekatan dan pandangan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, seragam biru memiliki karakteristik yang menunjukkan simpati, penghormatan, ketenangan dan kepercayaan.
Bahkan demi meningkatkan transparansi dan identifikasi yang lebih baik terkait tindakannya, seragam juga dilengkapi badge yang mudah untuk dibaca yang disertai kode QR. Tak ketinggalan terdapat pula, bodycam atau kamera tubuh dalam seragam yang berfungsi merekam tindakan petugas kepolsian secara langsung.
Perubahan ini akan diterapkan secara bertahap untuk mengubah pelayanan di beberapa kota seperti, Villa de Leyva, Barichara, Mompox, Providencia, Bogota, Medellin, Santa Marta, Cali, San Andres, dan Cartagena, dikutip dari El Tiempo.
Reformasi ini dicanangkan Presiden Ivan Duque pada pertangahan Juni lalu menanggapi kritik dari dunia internasional atas kasus pelanggaran HAM yang melibatkan petugas kepolisian. Pasalnya pada demonstrasi besar April lalu membuat setidaknya puluhan pendemo tewas dan ratusan luka-luka akibat kekerasan aparat keamanan.
Menurut Institut Pengkaji Pembangunan dan Perdamaian (Indepaz) bersama organisasi HAM lainnya mencatat sebanyak 3.486 kasus kekerasan oleh polisi di Kolombia. Bahkan 75 di antaranya terkait dilakukan dari aksi protes dan 44 lainnya dilakukan oleh pasukan penegak hukum lainnya, dilaporkan dari RT.
Selama ini Polisi Kolombia juga kerap dikerahkan untuk membantu melawan penyelundup narkoba dan kelompok pemberontak dan terkadang berpartisipasi dalam operasi dengan militer. Hal ini yang disebut membuat aparat kepolisian lebih keras terhadap para pendemo yang terkadang menyerang polisi terlebih dahulu, dilansir dari Associated Press.