Jakarta, IDN Times - Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara memerintahkan pemerintahan sementara Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menunda proses tender pembangunan permukiman E1 di Tepi Barat pada Selasa (17/11/2026). Keputusan ini menangguhkan jadwal pembukaan penawaran tender pada Kamis (19/11/2026) hingga pemerintahan baru Israel terbentuk.
Pembekuan proyek kontroversial tersebut diumumkan beberapa jam setelah Inggris menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan konstruksi Israel dan memperingatkan bahaya kelanjutan E1.
Baharav-Miara menegaskan pemerintahan sementara tidak berwenang memutuskan perluasan permukiman karena kebijakan itu menjadi tanggung jawab kabinet baru hasil pemilu 27 Oktober 2026. Proyek E1 yang dihidupkan kembali pemerintahan Netanyahu pada 2025 ini mencakup pembangunan ribuan unit hunian dan terus menuai kecaman luas dari dunia internasional.