Jakarta, IDN Times - Korea Selatan (Korsel) mengumumkan larangan bepergian (travel ban) tingkat 4 ke Haiti pada 1 Mei 2024. Hal ini disebabkan masalah keamanan di negara itu, seiring meningkatnya kekerasan geng.
Kementerian Luar Negeri juga mengatakan, aturan tersebut akan diterapkan di seluruh wilayah negara Karibia, dilansir Yonhap, pada Selasa (30/4/2024).
Di Korsel, peringatan perjalanan level 4 merupakan sistem tertinggi dari empat skala.
Kementerian melihat situasi keamanan di Haiti yang baru-baru ini memburuk, imbas serangan mematikan yang dipimpin oleh koalisi geng dan kekosongan kepemimpinan setelah pengunduran diri perdana menterinya, Ariel Henry.
Sementara itu, perusahaan-perusahaan Korea di dalam Kompleks Industri Sonapi di ibu kota Haiti, Port-au-prince, masih beroperasi secara normal, meskipun terjadi ketegangan dan perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan dalam mengangkut kontainer. Sebab, geng-geng masih aktif di sekitar pelabuhan dan jalan utama, yakni pintu gerbang utama pergerakan logistik, Korea JoongAng Daily melaporkan.
Bulan lalu, Korsel telah mengevakuasi 11 warganya dari Port-au-prince menggunakan helikopter. Mereka diterbangkan ke negara terdekat, yakni Republik Dominika. Sebelumnya, pada Maret, pemerintah Korsel mengevakuasi 2 warganya dari negara kepulauan tersebut.
Kementerian mengatakan bahwa mereka melakukan segala upaya guna melindungi warganya yang saat ini tinggal di dan sekitar Port-au-Prince. Sekitar 60 warga Korsel saat ini diyakini masih berada di Haiti.
Namun, pihaknya tidak merinci lebih lanjut karena dirahasiakan guna memastikan keselamatan warga Negeri Ginseng lainnya di Haiti.
Haiti mengalami peningkatan kekerasan geng kronis, kerusuhan politik, dan kemiskinan sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada 2021.
Situasi tegang di Haiti berubah menjadi kekacauan pada Februari tahun ini, ketika serangkaian serangan terkoordinasi oleh geng terjadi di Port-au-Prince. Geng-geng bersenjata menyerang Istana Nasional dan bandara internasional utama Haiti, serta membakar beberapa bagian Kementerian Dalam Negeri.
Pada 3 Maret, pemerintah Haiti mengumumkan keadaan darurat. Perdana Menteri saat itu, Henry, dilarang kembali ke Haiti ketika dia melakukan perjalanan resmi ke negara Afrika Timur. Bandara Port-au-Prince ditutup menyusul serangan dan Henry kemudian mengatakan bahwa dirinya akan mengundurkan diri setelah dewan transisi dibentuk.