Korut Sebut Ambisi Nuklir Jepang Harus Dihentikan

22 Des 2025, 10:09 WIB

Rahmah N

Ilustrasi bendera Korea Utara. (unsplash.com/Micha Brändli)

Intinya sih...

Pernyataan kontroversi seorang pejabat di kantor PM Jepang
Jepang tetap berkomitmen pada prinsip non-nuklir
Picu protes dari para penyintas bom atom

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Korea Utara (Korut) mengatakan bahwa ambisi nuklir Jepang harus dicegah dengan segala cara. Komentar tersebut merupakan respons, setelah seorang pejabat senior Jepang di Kantor Perdana Menteri (PM) yang terlibat dalam merancang kebijakan keamanan di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh PM Sanae Takaichi mengatakan pada hari sebelumnya bahwa Jepang 'seharusnya memiliki senjata nuklir'.

Bagi Pyongyang, pernyataan tersebut bukan pernyataan yang keliru atau klaim yang gegabah. Namun, menunjukkan Tokyo secara terbuka mengungkapkan ambisi mereka untuk mempersenjatai diri dengan senjata nuklir. Hal ini melampaui batas yang telah ditetapkan.

"Jika Jepang memperoleh senjata nuklir, negara-negara Asia akan menderita bencana nuklir yang mengerikan dan umat manusia akan menghadapi bencana besar," kata direktur Institut Studi Jepang di bawah Kementerian Luar Negeri Korut dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Minggu (21/12/2025), dikutip dari The Straits Times.

1. Pernyataan kontroversi seorang pejabat di kantor PM Jepang

Pada 18 Desember 2025, sebuah sumber di kantor PM Jepang mengatakan bahwa negara itu membutuhkan senjata nuklir. Pernyataan pejabat tersebut dinilai menyimpang dari kebijakan yang telah lama berlaku, serta dapat memicu reaksi negatif di dalam dan di luar negeri.

"Saya pikir kita harus memiliki senjata nuklir. Pada akhirnya, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri," ungkapnya selama sesi tanya jawab dengan wartawan saat ditanya tentang gagasan memiliki senjata nuklir, dikutip dari Kyodo News.

Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa langkah tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat. Pada saat yang sama, ia mengindikasikan bahwa langkah tersebut tidak realistis dan membantah telah berdiskusi dengan Takaichi soal peninjauan prinsip-prinsip non-nuklir.

Pernyataan tersebut muncul, ketika Takaichi yang dikenal dengan pandangan keamanannya yang keras, sedang mempertimbangkan untuk meninjau kembali prinsip-prinsip non-nuklir Jepang. Meskipun negara ini menjunjung tinggi Konstitusi pasifis sejak akhir Perang Dunia II, Tokyo bergantung pada pencegahan nuklir Amerika Serikat (AS) untuk perlindungan. Akan tetapi, beberapa kritikus menganggap hal tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip non-nuklir.

2. Jepang tetap berkomitmen pada prinsip non-nuklir

Menanggapi pernyataan seorang pejabat tersebut, Sekretaris Kabinet Utama Jepang, Minoru Kihara, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah adalah untuk mempertahankan apa yang disebut tiga prinsip non-nuklir. Ini berarti melarang kepemilikan, produksi, atau mengizinkan pengenalan senjata nuklir.

"Sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami pemboman atom selama perang, posisi Jepang adalah untuk melanjutkan langkah-langkah realistis dan praktis, guna mencapai dunia tanpa senjata nuklir. Ini dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperkuat rezim perlucutan senjata nuklir global berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir," ujar Kihara.

"Sejak berakhirnya perang, negara kita secara konsisten telah berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran komunitas internasional. Tidak ada perubahan dalam sikap ini," sambungnya.

3. Picu protes dari para penyintas bom atom

Potret Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima di Jepang. (pexels.com/Hoi Wai)

Pernyataan seorang pejabat pemerintah terkait Jepang yang seharusnya memiliki senjata nuklir, telah memicu reaksi keras.

Ketua bersama kelompok penyintas bom atom Nihon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki, mengatakan ia tidak pernah menyangka pernyataan seperti itu akan dilontarkan. Ia mengungkapkan rasa frustasi, kemarahan, dan kekecewaan karena pemikiran para penyintas bom atom sama sekali tidak dipahami.

Mimaki menyerukan kepada pemerintah untuk menjadikan 3 Prinsip Non-Nuklir sebagai undang-undang dan mempromosikan pandangan global bahwa senjata nuklir tidak boleh digunakan sama sekali, dilansir NHK News.

Kelompok yang menerima Hadiah Nobel Perdamaian tahun lalu itu juga mengatakan bahwa pernyataan tersebut membenarkan perang nuklir dan sama sekali tidak dapat dimaafkan. Nihon Hidankyo telah lama berkampanye untuk membersihkan dunia dari senjata nuklir.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.