Hindari Bentrokan, Korsel Ajak Korut Bahas Perbatasan Wilayah
- Kementerian Pertahanan Korsel mengusulkan dialog militer dengan Korut.
- Sebanyak sepuluh kali pelanggaran garis demarkasi oleh tentara Korut.
- Korut belum memberikan respons terhadap tawaran dialog militer terbaru.
Jakarta, IDN Times - Korea Selatan mengajukan proposal resmi pada Senin (17/11/2025), untuk mengadakan pembicaraan militer dengan Korea Utara. Tujuannya adalah menetapkan batas yang lebih jelas di sepanjang garis demarkasi militer agar potensi bentrokan di perbatasan dapat dihindari.
Langkah ini muncul di tengah meningkatnya pelanggaran garis batas oleh pasukan Korea Utara di Zona Demiliterisasi (DMZ) yang selama ini menjadi wilayah rawan ketegangan antara kedua negara. Pemerintah Korea Selatan berharap pembicaraan ini bisa meredakan ketegangan militer di kawasan tersebut.
1. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengusulkan dialog militer
Kementerian Pertahanan Korea Selatan secara resmi mengusulkan dialog militer dengan Korea Utara.
"Militer Korea Selatan secara resmi mengusulkan agar kedua belah pihak mengadakan pembicaraan militer untuk mendiskusikan penetapan garis referensi yang jelas di sepanjang garis demarkasi militer guna mencegah bentrokan tidak sengaja dan meredakan ketegangan militer," kata Kim Hong-cheol, Wakil Menteri Pertahanan Korea Selatan untuk kebijakan pertahanan nasional, dilansir ABC News.
Kim menjelaskan bahwa saat ini terdapat ketidakjelasan batas karena banyak penanda garis demarkasi militer yang hilang atau rusak, sehingga memicu perbedaan persepsi antara kedua negara tentang batas wilayah. Ia menilai upaya dialog ini penting untuk mencegah eskalasi bentrokan militer secara tidak sengaja.
2. Sepuluh kali pelanggaran garis demarkasi oleh tentara Korea Utara
Sepanjang tahun 2025, tercatat sekitar sepuluh kali pelanggaran garis demarkasi oleh tentara Korea Utara. Kim Hong-cheol mengungkapkan bahwa pasukan Korea Utara sering melintasi garis tersebut sambil membangun infrastruktur militer seperti jalan taktis, pagar, dan memasang ranjau darat.
Tindakan tentara Korea Selatan pun sesuai prosedur, mereka memberikan tembakan peringatan dan melakukan peringatan lewat siaran agar pasukan Korea Utara mundur ke wilayah mereka. Namun, pelanggaran yang berulang ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi bentrokan militer yang tidak disengaja.
3. Korea Utara belum memberikan respons terhadap tawaran dialog
Penawaran pembicaraan militer ini merupakan langkah penting yang diambil pemerintahan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, sejak dia menjabat pada Juni 2025. Lee telah melakukan beberapa langkah untuk meredakan ketegangan, termasuk menghapus pengeras suara propaganda di perbatasan dan melarang penyebaran selebaran anti-Korea Utara
Meskipun demikian, Korea Utara belum memberikan respons terhadap tawaran dialog terbaru ini. Jika diterima, ini akan menjadi pembicaraan militer antar-Korea pertama sejak tahun 2018, saat kedua pihak terakhir kali mengadakan pembicaraan tingkat tinggi.
