Jakarta, IDN Times - Korea Utara (Korut) menolak tuntutan negara-negara Kelompok Tujuh (G7) terkait denuklirisasi total. Pemerintah Korut menegaskan bahwa statusnya sebagai negara bersenjata nuklir tidak dapat diubah dan menganggap kepemilikan senjata tersebut sebagai bagian dari hak kedaulatan nasional.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Korut, Choe Son-hui, menyampaikan penolakan tersebut melalui pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Kamis (12/11/2026).
Choe menyebut persenjataan nuklir sebagai jaminan terkuat untuk melindungi kedaulatan nasional. Ia juga mengecam G7 karena dinilai mencampuri hak konstitusional Korut. Choe menegaskan bahwa Pyongyang tidak akan mengubah kebijakan kepemilikan senjata nuklir dan akan tetap mempertahankannya.
"Kepemilikan senjata nuklir merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan yang sah, serta hak membela diri berdasarkan Piagam PBB," ujarnya, seraya menilai tuntutan pelucutan senjata nuklir tidak realistis.
"Setiap penyangkalan terhadap hal itu berarti penyangkalan terhadap kebenaran dan ekspresi permusuhan terbuka yang bertujuan untuk konfrontasi dengan Korut," sambungnya, dilansir Korea Times.
Korea JoongAng Daily melaporkan, Choe turut mengkritik sejumlah anggota G7, terutama Amerika Serikat (AS) dan Inggris, yang dituduh menyebarkan teknologi nuklir militer secara ilegal. Ia juga menyinggung Jepang terkait dugaan upaya pengembangan persenjataan nuklir.
Ia menilai negara-negara G7 tidak memiliki kewenangan untuk mengkritik kebijakan nuklir negara lain selama sejumlah anggotanya sendiri memiliki senjata nuklir. Choe juga menuduh tuntutan denuklirisasi mencerminkan standar ganda dalam kebijakan keamanan internasional.
Choe menekankan bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea adalah dengan menghentikan desakan denuklirisasi yang dinilainya mustahil terwujud, baik secara teori maupun praktik. Sebagai gantinya, dunia internasional diminta untuk mengakui serta menghormati status konstitusional Korut sebagai negara bersenjata nuklir yang sah.
Sebelumnya, para menlu G7 yang terdiri atas AS, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada, serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama usai pertemuan di Paris pada 9-10 November 2026. Mereka mengutuk keras program senjata nuklir dan rudal balistik ilegal Pyongyang.
"Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap denuklirisasi total Korut, sesuai dengan semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan," demikian deklarasi bersama para menlu G7, dikutip dari laman resmi G7 Prancis pada 12 November 2026.
Pernyataan tersebut juga menyoroti peningkatan kerja sama antara Rusia dan Korut, yang disebut memiliki konsekuensi serius bagi keamanan Eropa dan Indo-Pasifik. Mereka mendesak Pyongyang untuk segera menghentikan semua bantuan militer terhadap Moskow dan menarik pasukannya. Para menlu G7 juga prihatin atas pencurian mata uang kripto, aktivitas kejahatan siber, serta program pekerja paksa Korut di luar negeri. Mereka menyerukan Korut untuk segera menyelesaikan masalah penculikan.