Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Kosovo, Xhelal Svecla, menginstruksikan penurunan seluruh spanduk dengan foto politikus Serbia di wilayah utara. Ia menyebut spanduk tersebut tidak bisa diterima karena mengandung propaganda Serbia-Rusia.
Hubungan Serbia-Kosovo sedang memanas dalam beberapa hari terakhir menjelang penerapan euro sebagai satu-satunya mata uang resmi di Kosovo. Keputusan itu berdampak pada warga etnis Serbia di Kosovo yang selama ini bertransaksi menggunakan dinar Serbia.
Svecla, yang mendatangi langsung proses penurunan spanduk di Zvecan, mengatakan bahwa spanduk tersebut tidak bisa diterima karena menunjukkan foto diktator dan musuh negara.
"Spanduk ilegal dengan simbol dan foto diktator dan agresor yang tidak diterima di Republik Kosovo sudah disingkirkan dari Zvecan hari ini. Satu-satunya simbol Serbia di negara kami hanya ada di Kedutaan Besar di Pristina," terangnya, dilansir N1.
"Spanduk ini adalah gambar fasis dan agresor, seperti halnya Presiden Rusia Vladimir Putin dan seluruh pihak yang selama ini melawan negara kita. Foto mereka tidak akan punya tempat di negara kita," sambungnya.
Spanduk tersebut diketahui memasukkan foto Presiden Serbia Aleksandar Vucic, Mantan Gubernur Kosovo yang jadi Duta Besar Marko Djuric, petenis Novak Djokovic, dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Mendengar penurunan spanduk politikus Serbia di Zvecan, Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic menyebut tindakan Kosovo membahayakan warga Serbia di Kosovo Utara.
"PM Albin Kurti memiliki jutaan ide untuk mengangkat sesuatu informasi yang sebenarnya tidak perlu, seperti kewarganegaraan. Idenya kali ini adalah untuk meningkatkan ekskalasi baru dengan Serbia," tuturnya, dikutip Albanian Daily News.
"Dia seperti seseorang yang membutuhkan pengakuan dan bukti karena semua tahu bahwa ini justru sebaliknya, Kosovo ingin menuliskan nama Republik Kosovo di mana-mana. Bahkan, di dalam surat suara mereka menuliskan Republik Kosovo untuk membuktikan bahwa mereka punya negara," tambahnya.
Dacic menambahkan, Serbia akan mencari langkah bijak untuk tidak akan mengakui kemerdekaan Kosovo dan tidak akan membiarkan Kosovo masuk dalam keanggotaan PBB tanpa merusak kepentingan negara.
Pada hari yang sama, warga etnis Serbia sudah menyerahkan dokumen petisi kepada Komisi Pemilihan Umum Kosovo (CIK) untuk meminta Wali Kota Mitrovica Utara Erden Atic mengundurkan diri.
Dalam beberapa hari terakhir, warga di area yang didominasi etnis Serbia di Kosovo Utara, seperti Mitrovica Utara, Leposavic, Zubin Potok, dan Zvecan berbondong-bondong menandatangani petisi untuk melengserkan wali kota.
Sebelumnya, pemerintah Kosovo mengatakan, wali kota dapat dilengserkan apabila warga meminta secara langsung lewat tanda tangan petisi. Hingga saat ini, baru petisi dari warga Zvecan yang sudah diserahkan ke CIK.