Kritik Konvoi Raja, Aktivis Thailand Divonis 2 Tahun Penjara

Majelis hakim awalnya menjatuhkan vonis tiga tahun penjara. Hukuman itu kemudian dipangkas menjadi dua tahun penjara tanpa penangguhan, ditambah denda 600 baht (Rp320,5 ribu), lantaran terdakwa dinilai kooperatif selama proses persidangan. Pengadilan juga menyita telepon seluler Tantawan terkait pelanggaran Undang-Undang Kejahatan Siber.

Di sisi lain, hakim membebaskan Tantawan dari tuduhan kekerasan terhadap aparat. Tindakan terdakwa yang meronta saat penangkapan dianggap murni sebagai reaksi panik. Meski begitu, majelis hakim menolak pembelaan terkait hak konstitusional, mengingat konten video tersebut dinilai sengaja mencemarkan nama baik raja.

"Saya akan tetap di sini dan tidak akan lari dari proses hukum," ujar Tantawan sesaat sebelum memasuki ruang sidang, dilansir National Thailand.

Perkara ini bermula saat Tantawan melakukan siaran langsung melalui akun Facebook pribadinya pada 5 Maret 2022. Ia merekam aparat kepolisian yang tengah menertibkan unjuk rasa damai kelompok petani di Jalan Ratchadamnoen Nok, demi mengamankan rute lintasan Raja Maha Vajiralongkorn.

Dalam siaran tersebut, Tantawan secara terbuka mengkritik polisi karena menyingkirkan demonstran demi memprioritaskan kelancaran perjalanan keluarga kerajaan. Pihak kepolisian bersikeras telah memberikan tiga kali peringatan agar aksi itu dihentikan. Akibat pengabaian instruksi petugas pengamanan, Tantawan pun dijatuhi tambahan hukuman denda.

"Siaran itu murni bentuk kebebasan berekspresi warga untuk mengawasi langsung kerja kepolisian," kata pengacara terdakwa, Khumklao Songsomboon.

Usai pembacaan vonis, hakim langsung mengabulkan permohonan bebas bersyarat dengan uang jaminan sebesar 100.000 baht (Rp53,42 juta). Sebagai syarat, pengadilan melarang Tantawan bepergian ke luar wilayah Thailand tanpa izin tertulis. Tim pengacara kini berfokus mengawal proses banding untuk membuktikan bahwa kliennya tidak berniat menghina monarki.

"Kami sudah berjuang sejauh ini dan akan terus melanjutkan seluruh rangkaian upaya hukum," tegas Khumklao.

Kasus Tantawan menambah panjang daftar warga yang terjerat Pasal 112 KUHP Thailand tentang lese-majeste. Sejak gelombang demonstrasi besar pada 2020, hampir 300 aktivis telah diproses hukum dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sejumlah pengamat internasional menyoroti aturan ini yang kerap dijadikan senjata untuk membungkam suara kritis masyarakat.