Jakarta, IDN Times - Jepang, Amerika Serikat (AS), Australia, dan India berencana melucurkan patroli maritim bersama untuk memantau kapal-kapal di wilayah Indo-Pasifik, kata sumber diplomatik pada Minggu (15/9/2024).
Hal ini merupakan langkah terbaru dari Quad untuk melawan illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal di perairan tempat pengaruh China tumbuh.
Quad merupakan kemitraan diplomatik empat negara yang berkomitmen melakukan tindakan praktis di Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Dilansir Kyodo News, rencana tersebut melibatkan penjaga pantai keempat negara tersebut, yang diharapkan akan dimasukkan dalam pernyataan bersama yang akan dikeluarkan dalam pertemuan puncak Quad pada pekan depan.
Disebutkan, misi pengamat kapal pertama yang direncanakan dapat berlangsung tahun depan, di mana anggota Pasukan Penjaga Pantai Jepang, serta mitranya dari Canberra dan New Delhi menaiki kapal Pasukan Penjaga Pantai AS.
Misi itu akan ditujukan untuk meningkatkan interoperabilitas, guna menjaga ketertiban maritim berdasarkan aturan hukum dan berlanjut secara signifikan.
Para pemimpin keempat negara tersebut akan menggelar KTT Quad 2024, yang akan diadakan pada 21 September di Wilmington, Delaware, AS. Pertemuan itu akan dihadiri oleh Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida, PM India Narendra Modi, dan PM Australia Anthony Albanese.
"KTT Pemimpin Quad akan berfokus pada peningkatan konvergensi strategis di antara negara-negara kita, memajukan visi bersama kita tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Serta, memberikan manfaat konkret bagi mitra di Indo-Pasifik di berbagai bidang utama," kata juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, dikutip dari Reuters.
Pemerintahan Biden telah berupaya meningkatkan dan melembagakan Quad, yang secara luas dipandang sebagai penangkal meningkatnya pengaruh militer dan ekonomi Beijing di Indo-Pasifik.
Pada Mei 2023, pernyataan bersama yang dirilis setelah KTT Quad sebelumnya di Jepang mengatakan bahwa Canberra, New Delhi, Tokyo, dan Washington mendukung mitra Indo-Pasifik mereka dalam memerangi berbagai aktivitas maritim terlarang. Ini termasuk illegal fishing, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara di Asia Tenggara, seperti Filipina dan Indonesia telah mengajukan protes kepada China atas aktivitas penangkapan ikan oleh Beijing di perairan Laut China Selatan yang disengketakan.
Di sisi lain, Tokyo juga telah menyatakan kekhawatirannya atas apa yang dianggapnya sebagai aktivitas ilegal oleh kapal-kapal China di perairan sekitarnya.