Lebih dari 1.200 Orang Ditangkap dalam Aksi Protes di Prancis

Bentrokan sengit terjadi di sekitar kawasan Place de la République, Paris, saat perusuh berpakaian hitam melempari polisi menggunakan petasan, batu jalanan, serta botol kaca. Aparat keamanan membalas serangan tersebut dengan menembakkan gas air mata dan meriam air ke arah kerumunan. Massa juga membakar tempat sampah dan satu truk hingga apinya merembet ke gedung di sekitarnya.

Aksi penjarahan turut menyasar puluhan toko di sepanjang Boulevard Magenta, termasuk perusakan bank, toko olahraga, gerai ponsel, serta butik Lacoste. Di Kota Limoges, perusuh bertopeng membakar gedung balai kota berusia 143 tahun hingga sebagian besar bangunannya hancur.

"Atapnya telah runtuh ke lantai bawah, kecuali sayap barat, dan dua pertiga bagian luarnya sudah lenyap," ujar pejabat tinggi wilayah Limoges, Maurice Barate, dilansir The Guardian.

Kerusakan fasilitas publik juga melanda Kota Lyon setelah perusuh membakar kantor pariwisata bersejarah dan menghalangi petugas pemadam kebakaran. Di Marseille, massa mendobrak balai kota menggunakan barikade jalan, merusak televisi, menjatuhkan patung Marianne, serta melempar alat asap ke kantor polisi setempat. Serangan serupa terjadi di Lille saat perusuh menggasak habis isi toko Apple, sementara sekelompok pria bertopeng di Grenoble membajak kereta wisata ke arah barisan polisi.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengecam aksi perusakan fasilitas umum dan penjarahan yang dinilai menodai hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat. Senada dengan Macron, Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nuñez, menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan status darurat, tetapi berjanji menindak tegas para pelaku penjarahan yang menunggangi aksi damai tersebut.

"Mereka yang telah merusak, menyerang kantor prefektur maupun tempat usaha, bahkan menjarah balai kota kita, akan dituntut dan dihukum," kata Macron, dilansir BBC.

Di sisi lain, PM Lecornu menilai kelompok tertentu sengaja memanfaatkan kemarahan publik sebagai pemanasan menjelang pemilihan presiden Prancis pada April tahun depan. Tokoh sayap kanan sekaligus kandidat presiden, Marine Le Pen, menuduh kelompok sayap kiri menyandera tuntutan warga dan memicu terjadinya kekerasan di jalanan.

Sebaliknya, pemimpin partai sayap kiri La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, serta pemimpin Partai Hijau, Marine Tondelier, menuding strategi pengamanan polisi justru memancing konfrontasi. Walau turut mengikuti demonstrasi untuk mendukung para pelajar, Mélenchon tetap meminta massa menjauhi tindakan penjarahan dan pembakaran.

Gelombang unjuk rasa ini bermula pada pertengahan September dari aksi pelajar di pinggiran Kota Paris, seperti kawasan Créteil. Para siswa memprotes kondisi gedung sekolah yang rusak, ruang kelas yang terlalu padat, serta kekurangan tenaga pengajar. Organisasi pelajar sekolah menengah, Renouveau lycéen, menuntut konsultasi mendesak terkait platform penerimaan universitas Parcoursup dan anggaran perbaikan gedung sekolah senilai 1,5 miliar euro (sekitar Rp30 triliun).

Menteri Pendidikan Prancis, Édouard Geffray, sempat menjanjikan tambahan 3 ribu guru pengganti pada awal Oktober untuk meredam kemarahan pelajar. Namun, langkah tersebut gagal menghentikan unjuk rasa yang justru meluas menjadi gerakan nasional akibat tingginya inflasi dan melemahnya layanan sosial. Serikat pekerja CGT turut mendukung aksi ini guna menuntut kenaikan upah dan dana pensiun, penurunan harga barang, serta perlindungan layanan publik.

"Anak-anak muda cemas akan masa depan dan sekolah mereka yang memburuk, kelompok rompi kuning tertekan oleh biaya hidup yang melonjak tajam, dan ada kecemasan eksistensial terkait situasi geopolitik. Itulah sebabnya begitu banyak orang turun ke jalan, ini adalah akumulasi dari berbagai kecemasan yang dirasakan masyarakat saat ini," tutur anggota Liga Hak Asasi Manusia Prancis, Jean Pierre, dilansir Al Jazeera.

Situasi semakin memanas akibat tuduhan kekerasan aparat terhadap demonstran remaja yang menyebabkan ratusan orang terluka dalam beberapa pekan terakhir. Lembaga pengawas kepolisian kini tengah menyelidiki sedikitnya 24 laporan dugaan kekerasan aparat menyusul insiden granat kejut polisi yang membuat seorang remaja kehilangan tangannya. Di sisi lain, pemerintah Prancis kesulitan memenuhi tuntutan belanja publik karena tengah berupaya menekan pembengkakan utang negara yang mendorong biaya pinjaman ke titik tertinggi dalam lebih dari 20 tahun terakhir.