Draf resolusi pemakzulan ini awalnya digagas oleh Thomas Massie, anggota DPR dari kubu Partai Republik. Dokumen tersebut memuat delapan pasal dakwaan yang menuduh Hegseth melanggar konstitusi karena melancarkan operasi militer ke Iran tanpa persetujuan Kongres.
Selain itu, draf ini juga menyoroti serangan udara di Amerika Latin, kampanye militer di Yaman, jatuhnya korban sipil, serta pembatasan kebebasan media di lingkungan militer. Dukungan penuh dari Demokrat membuat pemungutan suara atas resolusi ini diprediksi tidak terbendung lagi.
Menanggapi tekanan tersebut, Pete Hegseth menolak semua tuduhan dan menegaskan tidak akan mundur.
"Ini semua murni tentang politik perusakan personal (politics of personal destruction). Cara tersebut tidak berhasil terhadap Presiden Trump, dan tidak akan berhasil terhadap saya. Anda dapat memegang kata-kata saya," kata Hegseth dalam pernyataan video resminya.
Presiden Donald Trump membela Hegseth dengan mengklaim bahwa operasi militer AS tersebut sukses melumpuhkan ancaman nuklir Iran. Dukungan serupa datang dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang menilai Menhan Hegseth telah bekerja secara tangguh dan profesional di tengah krisis.