Masalah Gibraltar Selesai, Uni Eropa Siap Lanjutkan Negosiasi Brexit

Waktu yang kian dekat dengan Pertemuan Tingkat Tinggi Uni Eropa pada Minggu (25/11) membuat Inggris harus rela berunding dengan Spanyol. Dilansir dari The Guardian, Duta Besar Inggris untuk Uni Eropa Sir Tim Barrow mengatakan bahwa urusan Gibraltar takkan dibahas dalam kesepakatan dagang antara negaranya dengan Uni Eropa di masa depan.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menanggapi langkah Inggris itu dengan menuntut adanya diskusi mengenai "kedaulatan bersama" dari Gibraltar. "Begitu Inggris meninggalkan Uni Eropa, hubungan politik, hukum dan bahkan geografis dengan Uni Eropa harus melalui Spanyol," tegas Sanchez.

Inggris sebenarnya sudah mengontrol Gibraltar sejak 1713 ketika Spanyol menyerahkannya melalui Perjanjian Utrecht. Meski begitu, Spanyol tidak bisa merelakan wilayah yang dikenal dengan sebutan The Rock tersebut begitu saja. Madrid ingin merebut Gibraltar kembali. Ini merupakan kebijakan resmi Spanyol sejak era Francisco Franco.

Saat Spanyol sudah merasa mendapat kejelasan sikap dari Inggris, tantangan dari dalam negeri justru menerpa May. Bloomberg melaporkan bahwa para politisi Partai Konservatif yang skeptis terhadap Uni Eropa mengkritik May dengan keras. Misalnya, Owen Paterson yang merupakan mantan menteri sekaligus pendukung Brexit.

Ia menilai keputusan May itu "sangat memalukan". Paterson memandang Gibraltar "semestinya bebas menikmati keuntungan dari kesepakatan dagang baru apapun yang ditandatangani oleh Inggris yang baru saja merdeka" dari Uni Eropa. Nadine Dorries, politisi lainnya, mengatakan May "meninggalkan" Gibraltar dan "menyerah pada tiap tuntutan Uni Eropa".

Menariknya, May membantah semua tudingan yang diarahkan kepadanya. Ia menegaskan posisinya terkait kontrol Inggris terhadap Gibraltar tidak akan berubah. "Saya bangga Gibraltar adalah milik Inggris dan saya akan selalu membela Gibraltar. Posisi Inggris terhadap Gibraltar takkan berubah," ucapnya.

"Kami sudah bernegosiasi mewakili Gibraltar, mereka dibahas dalam kesepakatan perpisahan secara keseluruhan dan periode implementasinya. Di masa depan, kami akan terus bernegosiasi dengan mewakili seluruh keluar Kerajaan Inggris, dan itu termasuk Gibraltar."

Di samping perbedaan pandangan antara May dan anggota Partai Konservatif di Inggris, Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk meyakinkan bahwa masalah dengan Spanyol sudah selesai. Ia pun meminta agar 27 pemimpin negara Uni Eropa fokus pada pertemuan hari Minggu.

Agendanya adalah membahas kesepakatan Brexit secara lebih mendalam. Ia pun mengimbau agar mereka "menyetujui hasil negosiasi Brexit pada hari Minggu". Tusk menambahkan,"Tak ada alasan untuk berbahagia. Namun, setidaknya dalam masa kritis ini 27 pemimpin Uni Eropa berhasil melewati ujian terhadap persatuan dan solidaritas."

Sebagaimana dilaporkan oleh BBC, May akan berhadapan dengan 27 pemimpin Uni Eropa untuk membahas dua dokumen penting terkait Brexit. Dokumen pertama adalah deklarasi politik. Deklarasi ini berisi gambaran tentang kemungkinan hubungan Inggris dan Uni Eropa di masa depan. Isu pentingnya berhubungan dengan perdagangan dan keamanan.

Dokumen kedua setebal 585 halaman merupakan persetujuan perpisahan Inggris dengan Uni Eropa. Tak seperti deklarasi politik, dokumen ini bersifat mengikat secara hukum. Halaman-halaman tersebut mengatur tentang persyaratan keluarnya Inggris. 

Misalnya, Inggris harus membayar "biaya perceraian" sebesar Rp 727 triliun kepada Uni Eropa. Kemudian ada juga persoalan perbatasan antara Irlandia Utara yang adalah bagian dari Kerajaan Inggris dengan Irlandia. Inggris sendiri dijadwalkan resmi berpisah dari Uni Eropa pada 29 Maret 2019.