Medsos Pemohon Visa AS Bakal Diperiksa Terkait Kritik Israel

04 Apr 2025, 07:09 WIB

Lala M

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio (kiri) dan Presiden AS Donald Trump. (dok. X/@marcorubio)

Intinya sih...

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memberikan arahan tentang pengecekan media sosial untuk pemohon visa tertentu.
Medsos pemohon visa pelajar dan pengunjung pertukaran tertentu harus diperiksa terkait kritik terhadap AS dan Israel.
Pemerintahan Trump mencabut 300 visa pelajar yang mendukung Palestina di kampus-kampus di AS.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio dilaporkan telah memberikan arahan kepada petugas konsuler terkait pemberian visa AS tertentu di mana pemohon visa bakal diwajibkan untuk pengecekan media sosial.

Dilansir dari Middle East Eye, Kamis (3/4/2025), jika terbukti pernah mengkritik AS dan Israel serta mendukung Palestina, visa pemohon tersebut bakal ditolak.

Dilaporkan bahwa Rubio mengeluarkan arahan tersebut pada 25 Maret 2025 melalui kabel diplomatik ke semua kedutaan besar AS. Visa yang dimaksud Rubio adalah visa pelajar dan visa pengunjung pertukaran tertentu.

1. Pemohon visa harus diteliti apakah ada hubungan dengan teroris

Selain pengecekan media sosial terkait kritik terhadap AS dan Israel, pemohon visa tertentu ini juga harus diperiksa lebih lanjut terkait apakah ada hubungan mereka dengan kelompok teroris.

Pengecekan juga bakal dilakukan kepada individu yang memiliki visa pelajar AS atau pertukaran ke AS antara 7 Oktober 2023 hingga 31 Agustus 2024, atau yang visanya telah dicabut sejak Oktober 2024.

Sampai saat ini, pemerintahan Presiden Donald Trump telah mencabut sekitar 300 visa pelajar yang mendukung Palestina di kampus-kampus di AS.

2. AS berhak tolak visa individu pendukung Palestina

Dilaporkan oleh New York Times, dilansir dari Anadolu, arahan dari Rubio ini ditujukan agar negara bisa menolak pelamar visa yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk Palestina selama ini.

Arahan tersebut juga menetapkan bahwa pemohon visa bisa ditolak pengajuan visanya jika perilaku atau aktivitas daring mereka mencerminkan sikap bermusuhan terhadap warga negara AS atau budaya AS, termasuk pemerintah, lembaga atau prinsip dasar.

“Kami telah memberi Anda visa untuk datang dan belajar untuk memperoleh gelar, bukan untuk menjadi aktivis sosial yang merusak kampus dan universitas,” ucap Rubio, pekan lalu, dalam menanggapi protes mahasiswa pro Palestina di AS.

“Jika Anda berbohong kepada kami setelah memegang visa AS lalu melakukan aktivitas dan berpartisipasi dalam kegiatan semacam itu, kami akan mencabut visa Anda,” tegas dia.

3. Menhan Israel minta militer terus gempur Gaza

Serangan Israel ke Gaza pada 5 Februari 2025. (dok. X/@Timesofgaza)

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz memerintahkan Pasukan Pertahanan (IDF) untuk merebut lebih banyak wilayah Gaza. Perintah ini akan terus berlaku jika Hamas tetap menolak membebaskan para sandera.

"Jika organisasi teroris Hamas terus menolak membebaskan para sandera, saya telah menginstruksikan IDF untuk merebut wilayah tambahan, sambil mengevakuasi penduduk, dan memperluas zona keamanan di sekitar Gaza untuk melindungi masyarakat Israel dan tentara IDF, melalui kendali permanen Israel atas wilayah tersebut," kata Katz.

Katz mengancam, jika Hamas terus menolak pembebasan sandera, maka akan lebih banyak kehilangan wilayah.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.