Mengenal Pasukan Penjaga Perdamaian PBB

29 Mei 2021, 07:00 WIB

Anggota Pasukan Keamanan Kosovo (KSF) dalam upacara pelepasan pasukan untuk misi perdamaian di ibukota Pristina, pada 9 Maret 2021. twitter.com/HqKosovo

Jakarta, IDN Times - Setiap 29 Mei selalu diperingati sebagai Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasukan perdamaian memiliki posisi unik karena menyatukan berbagai badan PBB, seperti Majelis Umum, Sekretariat, Dewan dan Keamanan.

Dilansir dari laman UN Peacekeeping, tugas utama pasukan perdamaian adalah membantu negara-negara yang dilanda konflik untuk menciptakan perdamaian. Karena tidak ada otoritas tunggal yang memerintah dunia, maka pasukan perdamaian mulai dari personel hingga pendanaannya merupakan kontribusi dari negara anggota PBB.

Penjaga perdamaian dipandu oleh tiga prinsip dasar, yaitu persetujaun para pihak terkait, ketidakberpihakan, dan tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri dan mempertahankan amanat atau mandat. Saat ini, tercatat ada 13 operasi pasukan perdamaian PBB di tiga benua.

1. Apa saja tugas dan fungsi pasukan perdamaian?

Ilustrasi pasukan perdamaian PBB (Twitter.com/UN Peacekeeping)

Setiap operasi perdamaian PBB berbeda sesuai mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan. Karena definisi perdamaian dan keamanan yang semakin meluas, maka tugas dan fungsi pasukan perdamaian bukan sekadar menjaga keamanan.

Lantas apa saja tugasnya?

Mencegah pecahnya konflik atau meluasnya konflik lintas batas.
Perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi mantan gerilyawan.
Menstabilkan situasi konflik setelah gencatan senjata, untuk menciptakan lingkungan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang langgeng.
Membantu dalam melaksanakan perjanjian perdamaian yang komprehensif.
Reformasi sektor keamanan dan kegiatan terkait aturan hukum lainnya.
Perlindungan dan promosi hak asasi manusia.
Membantu penyelenggaraan pemilu.
Mendukung agenda pembangunan serta pemulihan ekonomi.

2. Operasi serba pertama pasukan perdamaian

Pasukan penjaga perdamaian PBB di Beni untuk membantu melindungi warga (Twitter.com/MONUSCO)

Operasi pertama pasukan perdamaian dimulai pada 1948 di Timur Tengah. Kala itu, Dewan Keamanan mengizinkan penempatan pengamat militer PBB tanpa senjata ke Timur Tengah, untuk memantau perjanjian gencatan senjata antara Israel dengan negara-negara Arab. Operasi itu dikenal dengan nama United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO).

Adapun operasi penjaga perdamaian bersenjata paling pertama kali dimulai pada 1956, ketika Pasukan Darurat PBB dikerahkan untuk mengatasi Krisis Suez.

Operasi PBB di Kongo dikenal sebagai misi skala besar pertama yang memiliki hampir 20 ribu personel militer. Pada operasi bertajuk ONUC ini lebih dari 250 personel PBB tewas, termasuk Sekretrais Jenderal Dag Hammarskjold.

Pada 1988, penjaga perdamaian PBB dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian. Saat itu, Komite Nobel menilai pasukan perdamaian telah memberikan kontribusi penting terhadap realisasi salah satu prinsip dasar PBB Bangsa. Dengan demikian, organisasi dunia telah memainkan peran yang lebih sentral dalam urusan dunia sehingga kepercayaannya terus meningkat.

3. Indonesia dan pasukan perdamaian

(Ilustrasi pasukan perdamaian PBB) ANTARA FOTO/Yusran Ucang

Indonesia memiliki komitmen untuk mempertahankan posisinya sebagai 10 besar negara penyumpang personel pasukan perdamaian terbanyak di dunia. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, Indonesia berada pada peringkat ke-8 dari 119 negara penyumbang pasukan perdamaian.

Indonesia juga meningkatkan personel perempuannya, dari 123 orang pada Oktober 2019 menjadi 157 pada Agustus 2020. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya kehadiran internasional, salah satunya melalui pasukan perdamaian, untuk menjaga teritori konflik yang merupakan wilayah suci bagi tiga agama.

“Untuk dapat mencegah terulangnya kejahatan di masa mendatang, Indonesia mengusulkan agar Majelis Umum PBB dapat membentuk sebuah tim internasional di Al-Quds atau Yerussalem, untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan, dan melindungi status kompleks Al-Haram Al-Sharif,” tutur Retno.