Menhan Israel Bersumpah Bangun Negara Yahudi di Tepi Barat
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Jumat (30/5/2025) bersumpah bahwa Israel akan membangun negara Yahudi di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pernyataan ini keluar sehari setelah pemerintah Israel mengumumkan rencana pembangunan 22 permukiman baru di kawasan Palestina tersebut.
Tindakan Katz ini dinilai sebagai respons terhadap kritik internasional, terutama dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, terkait perang di Gaza. Israel sendiri telah menduduki Tepi Barat secara ilegal sejak perang tahun 1967, yang terus menjadi salah satu sumber konflik.
1. Pengakuan negara Palestina dinilai tidak berguna
Katz menyampaikan janjinya tersebut ketika mengunjungi pos permukiman Sa-Nur di Tepi Barat bagian utara. Sa-Nur merupakan satu dari beberapa permukiman yang pernah dikosongkan oleh Israel pada 2005, namun kini direncanakan untuk dibangun kembali.
Katz menyatakan bahwa meskipun negara-negara lain akan mengakui Palestina di atas kertas, Israel akan secara nyata membangun negaranya di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa Israel tidak akan gentar menghadapi ancaman sanksi internasional.
"Ini adalah pesan jelas untuk Presiden Macron dan rekan-rekannya. Mereka bisa saja mengakui negara Palestina di atas kertas, tetapi kami akan membangun negara Israel Yahudi di sini, di lapangan. Kertas itu akan dibuang ke tong sampah sejarah, dan Negara Israel akan berkembang serta makmur," ujar Katz, dikutip dari The New Arab.
2. Rencana permukiman baru Israel menuai kecaman
Rencana permukiman baru Israel menuai kecaman dari berbagai negara. Inggris menilai kebijakan itu sengaja dibuat untuk menghambat terwujudnya negara Palestina.
Kelompok anti-permukiman Israel, Peace Now, melaporkan bahwa 12 dari permukiman yang baru disetujui itu sebelumnya adalah pos-pos liar dan area pertanian ilegal. Menurut data mereka, kini terdapat 156 permukiman ilegal dan 224 pos terdepan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang dihuni oleh lebih dari 736 ribu pemukim Israel, dilansir Anadolu Agency.
Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), secara konsisten menyatakan bahwa semua permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina ilegal menurut hukum internasional. Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024 juga telah menuntut pengosongan semua permukiman ilegal tersebut.
Namun, Katz menggambarkan rencana pembangunan tersebut sebagai momen bersejarah bagi gerakan pemukim Israel.
"Kami adalah bangsa dengan sejarah yang panjang dan mulia. Kami akan berdiri tegak dan terus memimpin Negara Israel di jalur yang aman dan kuat, hingga mencapai kemenangan," kata Katz, dilansir Times of Israel.
3. Prancis kemungkinan akan segera akui negara Palestina
PBB telah berulang kali mengingatkan bahwa ekspansi permukiman seperti ini akan mengancam kelangsungan solusi dua negara. Tindakan sepihak Israel ini dikhawatirkan meningkatkan ketegangan di kawasan dan semakin memperburuk hubungannya dengan negara-negara Barat.
Sebelumnya, Macron telah memberi sinyal rencana pengakuan Paris untuk negara Palestina.
"Pengakuan negara Palestina dalam kondisi tertentu bukan hanya tugas moral, tetapi juga kebutuhan politik," ujarnya, seperti dikutip dari TRT Global.
Ia juga mendorong negara-negara Eropa untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel jika situasi kemanusiaan di Gaza tidak membaik.
Prancis dan Arab Saudi dijadwalkan akan melangsungkan konferensi pada Juni di markas PBB, untuk menghidupkan kembali perundingan solusi dua negara.
