Menlu RI: AICHR Harus Lebih Responsif Hadapi Isu HAM di Kawasan

Sugiono menyampaikan, promosi dan perlindungan HAM merupakan proses berkelanjutan. Namun, menurutnya, tekad kolektif ASEAN harus diwujudkan dalam bentuk kemajuan nyata di lapangan.

Ia menekankan tiga poin penting untuk arah masa depan AICHR. Pertama, AICHR harus lebih responsif dan berdampak nyata.

Sugiono menegaskan, AICHR harus membantu negara anggota menutup kesenjangan antara komitmen dan implementasi, terutama dalam Five-Year Work Plan berikutnya yang selaras dengan ASEAN Community Vision 2045.

Poin kedua, memperkuat kolaborasi lintas sektor. Menlu mendorong kerja sama yang lebih dalam antara AICHR dan badan-badan sektoral ASEAN lainnya, seperti dalam penanganan kejahatan lintas negara termasuk perdagangan manusia, serta isu kerusakan lingkungan.

Poin terakhir, AICHR harus menjadi teladan melalui dialog inklusif dan tolak standar ganda. Sugiono menyoroti pentingnya AICHR memimpin dengan memberi contoh.

“Termasuk dalam isu seperti Palestina, AICHR harus konsisten menolak standar ganda,” tegasnya.

Menlu RI turut mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan Dialog HAM ASEAN ke-6 yang berlangsung tahun lalu. Menurut dia, dialog tersebut menunjukkan kedewasaan ASEAN dalam menangani isu HAM secara konstruktif.

Dia juga menantikan Dialog ke-7 tahun ini sebagai ruang berbagi solusi inovatif. Tak hanya itu, Indonesia juga menyambut baik diluncurkannya Guidelines on the Non-Punishment Principle, yang dinilai sebagai langkah nyata bahwa keadilan dan HAM dapat berjalan seiring.

“Kami juga menyambut Deklarasi ASEAN tentang Hak atas Lingkungan yang Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Sugiono kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap mandat AICHR. Dia menyebutkan pentingnya reformasi kelembagaan, penyelarasan hukum nasional, dan peningkatan kolaborasi kawasan.

“Agar tak ada satu pun yang tertinggal, kita harus pastikan keadilan iklim dan perlindungan lebih besar bagi kelompok rentan,” ucap Menlu Sugiono.