Wamenlu Anis Matta Absen saat Raker dengan Komisi I DPR
- Hampir seluruh jajaran petinggi Kemlu hadir, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono dan Wamenlu Arrmanatha Nasir serta Arif Havas Oegroseno.
- Rapat membahas isu geopolitik dan perlindungan WNI di luar negeri, terutama terkait situasi konflik di Timur Tengah dan peran Indonesia sebagai jembatan perdamaian.
- Anggota Komisi I DPR menyoroti kekosongan posisi duta besar Indonesia untuk AS dan PBB, yang diakui penting oleh Menlu Sugiono namun sulit untuk segera diisi.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri RI pagi ini melakukan rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI. Namun, ada yang kurang dalam rapat tersebut karena jajaran pimpinan tidak semuanya hadir.
Salah satu Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, absen dalam rapat kerja kali ini. Tidak diketahui alasan Anis Matta tak menghadiri rapat tersebut.
1. Hampir seluruh jajaran petinggi Kemlu hadir
Rapat yang dimulai pukul 10.15 itu dihadiri hampir seluruh jajaran petinggi Kementerian Luar Negeri. Selain Menteri Luar Negeri Sugiono, ada Wamenlu Arrmanatha Nasir dan Wamenlu Arif Havas Oegroseno.
Wamenlu Arrmanatha atau kerap disapa Tata, bertugas untuk mengurusi internal Kemlu, kerja sama multilateral, dan organisasi internasional. Sementara Wamenlu Havas, begitu sapaannya, mengurus isu-isu hukum internasional dan ekonomi.
Sementara Wamenlu Anis Matta ditugasi mengurus isu-isu Islam dan negara-negara Islam. Selain itu, sejumlah eselon I Kemlu, seperti para Direktur Jenderal hadir dan eselon II, yakni para direktur, juga hadir dalam raker yang sempat tertunda tersebut.
2. Bahas isu konflik Timur Tengah hingga perlindungan WNI
Pembahasan rapat berkisar seputar kondisi geopolitik dan pelindungan WNI di luar negeri. Salah satu yang dibahas antara lain mengenai situasi di Timur Tengah.
Menlu Sugiono mengungkapkan, Indonesia tidak menutup mata atas situasi konflik di Timur Tengah. Ia menegaskan, Indonesia mengutuk semua serangan yang melanggar kedaulatan negara lain.
Menurut Sugiono, konflik yang terjadi di Timur Tengah harus diredam karena bisa membuka potensi perseteruan di kawasan lainnya, termasuk Indo-Pasifik.
Karenanya, Indonesia ingin menjadi jembatan perdamaian bagi situasi konflik ini dengan menyerukan deeskalasi.
3. Dicecar pertanyaan soal posisi dubes yang kosong
Raker ini diwarnai dengan cecaran pertanyaan anggota Komisi I DPR yang bertanya terkait posisi duta besar yang kosong di sejumlah negara. Anggota Komisi I dari NasDem, Amelia Anggraeni, bilang posisi dubes AS dan PBB adalah krusial. Menurut dia, tidak bisa dua pos ini dibiarkan kosong kelamaan.
"Padahal Washington dan New York adalah simpul penting dalam diplomasi global," kata Amelia.
Menurut Amalia, kekosongan terlalu lama akan menghambat diplomasi Indonesia dengan AS. Ia mendesak agar 2 pos dubes ini segera diisi. "Kekosongan ini dapat berisiko melemahkan diplomasi strategis Indonesia di tengah perubahan geopolitik yang cepat," kata Amelia.
Kursi Duta Besar Indonesia untuk AS kosong setelah Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
Jabatan Perwakilan Tetap Indonesia di PBB sebelumnya dijabat Arrmanatha Nasir. Mantan juru bicara kementerian luar negeri itu diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Luar Negeri pada Oktober 2024.
Menjawab hal tersebut, Sugiono mengakui posisi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa begitu penting. Namun, Sugiono mengatakan pencarian sosok untuk mengisi pos yang kosong dua tahun itu tidak mudah.
“Saya kira ini kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung cepat dan smooth,” kata Sugiono. Ia menuturkan, dalam satu dua hari ini kemungkinan sudah ada surat ke DPR mengenai kandidat duta besar AS hingga PBB.
