Menlu RI: Multilateralisme Harus Tangguh agar Mampu Hadapi Krisis Global

Menurut Sugiono, berbagai perubahan dan krisis tersebut memberikan satu pelajaran penting, multilateralisme harus memiliki ketahanan agar perdamaian dan kemakmuran dapat bertahan.

“Multilateralisme harus tangguh. Ia harus mampu beradaptasi, merespons, dan yang paling penting, menghasilkan,” ujar Sugiono, Jumat (27/9/2026).

Dia mengingatkan sistem multilateral yang tidak mampu menghasilkan sesuatu akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan hilang, keberlangsungan multilateralisme juga akan menghadapi persoalan.

Karena itu, Sugiono menilai penguatan multilateralisme harus dimulai dari negara-negara yang tangguh. Ketahanan di tingkat nasional kemudian dapat berkembang menjadi ketahanan kawasan dan kolektif.

Dalam pandangan Indonesia, ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi ancaman eksternal. Ketahanan juga dibangun dari kondisi masyarakat, termasuk kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan, petani memproduksi pangan, pekerja memperoleh pekerjaan layak, serta anak-anak mendapatkan pendidikan dan kesempatan untuk membangun masa depan.

Sugiono mengatakan PBB tetap memiliki posisi penting dalam sistem internasional karena menyediakan ruang bagi negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan tanpa menggunakan konflik.

PBB juga menyediakan aturan bersama ketika kepentingan antarnegara berhadapan dan memungkinkan negara-negara menggabungkan kapasitas ketika persoalan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan sendiri.

“Karena itulah Indonesia terus percaya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.

Namun, menurut Sugiono, mempertahankan kepercayaan terhadap PBB juga berarti mengakui perlunya perubahan. PBB harus berkembang mengikuti perubahan dunia yang dilayaninya.

Dia menegaskan, dunia tidak membutuhkan lebih sedikit multilateralisme sebagai jawaban atas berbagai kelemahannya.

“Jawaban terhadap multilateralisme yang tidak sempurna bukanlah lebih sedikit multilateralisme. Jawabannya adalah multilateralisme yang lebih kuat dan lebih baik,” ujar Sugiono.

Menurut dia, sistem multilateral yang sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 harus lebih representatif, lebih gesit, dan lebih mampu menghasilkan sesuatu bagi masyarakat.

Sugiono mengakui transformasi institusi tidak dapat dilakukan dalam semalam. Namun, berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini membuat perubahan tersebut perlu dimulai segera.

Selain reformasi institusi multilateral, Sugiono menilai arsitektur keuangan internasional juga perlu berkembang agar lebih mampu merespons kebutuhan negara berkembang.

Menurut dia, negara-negara berkembang membutuhkan ruang yang lebih besar untuk menentukan prioritas pembangunan masing-masing sekaligus membangun ketahanan nasional.

“Arsitektur keuangan internasional juga harus berkembang agar dapat merespons kebutuhan negara-negara berkembang dengan lebih baik dan memberikan mereka ruang yang lebih besar untuk mengejar prioritas pembangunan sendiri serta membangun ketahanan mereka,” kata Sugiono.

Namun, Sugiono kembali menekankan penguatan institusi saja tidak cukup. Prinsip-prinsip yang menjadi fondasi sistem internasional juga harus dipertahankan.

Dia menyebut hukum internasional harus ditegakkan secara konsisten, kedaulatan harus dihormati, dan kolonialisme harus diakhiri.

Dalam konteks tersebut, Sugiono membawa isu Palestina sebagai salah satu contoh penting. Menurutnya, Palestina menjadi ujian apakah sistem multilateral mampu mempertahankan prinsip-prinsip yang selama ini menjadi dasar keberadaannya.

Bagi Indonesia, penguatan multilateralisme pada akhirnya harus menghasilkan kemampuan nyata untuk menghadapi krisis, menjaga perdamaian, mendorong pembangunan, dan memperkuat kerja sama internasional.