Jakarta, IDN Times - Perdamaian di Gaza tidak cukup hanya ditandai dengan berhentinya kekerasan. Bagi masyarakat yang telah terdampak konflik, perdamaian juga harus membuka jalan untuk kembali menjalani kehidupan yang layak.
Pesan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat berbicara dalam High Level Roundtable on Gaza Early Recovery bertajuk “From Sharm El-Sheikh to Phase II – Consolidating Peace and Early Recovery” di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81.
Dalam forum tersebut, Sugiono menekankan upaya menjaga perdamaian dan pemulihan Gaza perlu berjalan beriringan. Penghentian kekerasan, gencatan senjata, dan akses bantuan kemanusiaan tetap menjadi prioritas, tetapi kebutuhan warga Gaza tidak berhenti pada bantuan darurat.
Masyarakat juga membutuhkan layanan dasar, infrastruktur, serta sumber penghidupan agar dapat kembali membangun kehidupan mereka. Karena itu, menurut Indonesia, proses pemulihan perlu mulai berjalan tanpa menunggu seluruh persoalan Gaza terselesaikan.
“Bagi rakyat Gaza, perdamaian harus berarti lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan. Mereka harus dapat membangun kembali kehidupan yang layak dan bermartabat,” kata Sugiono dalam rilis yang diterima pada Jumat (25/9/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penekanan Indonesia dalam pembahasan mengenai fase awal pemulihan Gaza. Bantuan kemanusiaan, kata Sugiono, tidak seharusnya hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kondisi mendesak.
Menurut dia, bantuan juga perlu mendukung masyarakat Gaza agar dapat membangun kembali kehidupan mereka dalam jangka panjang. Dengan begitu, pemulihan tidak berhenti pada penyediaan kebutuhan dasar saat krisis, tetapi berlanjut pada pembangunan kembali kehidupan warga.
“Pemulihan Gaza membutuhkan pasokan dan sumber daya yang memadai untuk mengembalikan layanan dasar dan membangun kembali infrastruktur,” ujar Sugiono.
Sugiono juga menyebut National Committee for the Administration of Gaza dapat memainkan peran penting dalam proses tersebut. Dukungan sumber daya diperlukan agar layanan dasar yang terdampak dapat dipulihkan dan infrastruktur Gaza dapat kembali dibangun.
Di tengah pembahasan mengenai rekonstruksi, Indonesia juga menekankan siapa yang harus menjadi pemilik utama proses tersebut. Sugiono menyampaikan bahwa seluruh proses rekonstruksi Gaza harus bersifat Palestinian-led and Palestinian-owned, atau dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Palestina.
Prinsip tersebut berarti dukungan internasional perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kepemilikan Palestina atas masa depan Gaza. Bagi Indonesia, keterlibatan internasional dalam pemulihan perlu berjalan dengan tetap menempatkan masyarakat Palestina sebagai bagian utama dari proses tersebut.
Pembahasan mengenai pemulihan itu berlangsung dalam High-Level Roundtable on Gaza Early Recovery. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya internasional untuk memastikan perdamaian di Gaza diikuti dengan pemulihan yang nyata bagi masyarakat.
Forum tersebut secara khusus membahas langkah menuju fase berikutnya, termasuk pelaksanaan Peace Plan yang didukung melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Bagi Indonesia, pembahasan mengenai fase berikutnya tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menjaga perdamaian, tetapi juga bagaimana masyarakat Gaza dapat kembali memperoleh layanan dasar dan membangun kehidupan mereka. Dengan demikian, pemulihan menjadi bagian yang berjalan bersama dengan upaya mempertahankan perdamaian.