Menteri Israel Gunakan Denda Masjid untuk Bahan Kampanye Pemilu

Kepolisian Israel yang berada di bawah kewenangan Ben-Gvir menggerebek Masjid Al-Rahma di lingkungan Abu Anza, Tel Sheva, pada Minggu (18/10/2026). Aparat kepolisian menjatuhkan denda atas dugaan volume pengeras suara yang berlebihan di tempat ibadah tersebut. Dilansir Anadolu Agency, Ben-Gvir kemudian mengunggah foto masjid itu melalui saluran Telegram miliknya pada Senin (19/10/2026).

Dalam unggahan tersebut, dia menyatakan bahwa personel kepolisian telah tiba di lokasi, mengukur tingkat kebisingan, dan menjatuhkan denda akibat menimbulkan kebisingan yang tidak dapat diterima. Dia menegaskan penegakan aturan pelanggaran kebisingan masjid ini dijalankan aparat di seluruh negeri berdasarkan kebijakan yang dia perkenalkan. "Hal ini tidak terbatas di Tel Sheva," kata Ben-Gvir mengenai penindakan tersebut.

Ben-Gvir mengklaim isu pengeras suara masjid telah diabaikan selama beberapa dekade dan menyatakan telah mengubah kebijakan itu sejak mulai menjabat. Dia juga menilai langkah aparat penegak hukum sudah berjalan ke arah yang semestinya. "Meskipun situasinya belum sempurna dan masih ada ruang untuk perbaikan, kita tidak diragukan lagi bergerak ke arah yang benar," tambahnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, Ben-Gvir turut menyoroti pembongkaran rumah-rumah warga Arab di Israel sebagai bagian dari kampanye pemilunya. Penonjolan isu pembongkaran bangunan ini menjadi materi kampanye yang dipromosikannya menjelang pemungutan suara.

Menurut dokumen petisi yang diajukan ke Komite Pemilihan Pusat, Ben-Gvir memublikasikan rekaman video dari pembongkaran sebuah gedung permukiman di lingkungan At-Tur, Yerusalem Timur yang diduduki. Dalam video tersebut, dia tampak berdiri di samping buldoser serta aparat kepolisian sambil membanggakan bahwa buldoser pemerintah tidak pernah berhenti bekerja.

Joint Arab List yang merupakan aliansi tiga partai politik mengumumkan telah mengajukan petisi mendesak kepada Ketua Komite Pemilihan Pusat Israel pada Minggu (18/10/2026). Petisi tersebut ditujukan terhadap Ben-Gvir, partainya Jewish Power, kepolisian, dan otoritas penegakan tanah Israel. Aliansi berupaya mencegah penggunaan pembongkaran serta penggusuran yang bermotif politik di lingkungan komunitas Arab untuk keperluan kampanye pemilu.

Aliansi juga menuduh otoritas menghidupkan kembali kasus-kasus penggusuran yang tidak dieksekusi selama lebih dari dua dekade dengan tanggal penegakan yang bertepatan pada hari pemilihan. Aliansi menuntut dikeluarkannya perintah untuk mencegah Ben-Gvir dan partainya memanfaatkan pembongkaran serta penggusuran demi kepentingan kampanye, sekaligus melarang kepolisian dan badan penegakan hukum menyediakan personel maupun peralatan untuk kegiatan tersebut. "Ben-Gvir harus dicegah mengubah pembongkaran rumah keluarga-keluarga Arab menjadi materi kampanye pemilu," tegas aliansi tersebut.

Joint Arab List menuding Ben-Gvir bersama pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berupaya melancarkan pembongkaran dan penggusuran menjelang serta saat pemilu untuk menyebarkan ketakutan, mematahkan partisipasi, dan menekan penggunaan hak suara warga di komunitas Arab. Aliansi tetap menyerukan warga Arab Israel untuk menggunakan hak pilih pada pemilu 27 Oktober mendatang. Warga Arab mencakup sekitar 20 persen dari populasi Israel yang berjumlah lebih dari 10 juta jiwa dan tercatat telah lama mengeluhkan berbagai kebijakan diskriminatif, khususnya di bawah pemerintahan Netanyahu saat ini.