Jakarta, IDN Times - Jaksa Korea Selatan (Korsel) menyelidiki Menteri Unifikasi Chung Dong-young atas dugaan kebocoran rahasia negara terkait fasilitas nuklir Korea Utara (Korut).
Kejaksaan Distrik Selatan Seoul pada Kamis (28/5/2026) mengatakan kasus tersebut telah dilimpahkan sejak 21 Mei lalu. Ini setelah sejumlah pengaduan diajukan karena menteri tersebut dinilai teledor dalam menyampaikan informasi intelijen ke publik, dilansir The Korea Times.
Kontroversi bermula dalam rapat parlemen pada 6 Maret lalu. Saat itu, Chung secara terbuka menyebut wilayah Kusong di Provinsi Pyongan Utara sebagai lokasi fasilitas pengayaan uranium ketiga Korut. Lokasi tersebut disebut melengkapi dua situs yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu Yongbyon di Pyongan Utara dan Kangson di Nampo.
Tindakan Chung tersebut memicu dampak diplomatik yang serius. Sebab, merupakan pelanggaran rahasia negara karena Kusong merupakan informasi sensitif yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi secara resmi oleh pemerintah Korsel. Chung menjadi pejabat Korsel pertama yang menyebutkan keberadaan lokasi Kusong, yang memicu kekhawatiran di kalangan keamanan dan intelijen.
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) merespons dengan tegas. Pihaknya melayangkan protes keras melalui lembaga diplomatik, keamanan, dan intelijen Korsel. AS juga menangguhkan pembagian informasi intelijen tertentu dengan Seoul, termasuk informasi satelit rahasia mengenai fasilitas nuklir Korut di Kusong.
Sebelumnya, Washington telah memberikan informasi intelijen tentang Pyongyang kepada Seoul, yang dikumpulkan melalui aset pengintaian seperti satelit, penyadapan, dan pesawat pengintai, The Chosun Daily melaporkan.
Menteri Chung dan Kementerian Unifikasi membantah tuduhan tersebut. Mereka menegaskan bahwa pernyataan itu bukan bocoran intelijen, melainkan ringkasan informasi publik yang bersumber dari pernyataan kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), laporan lembaga riset, serta pemberitaan media massa.
Pihak kementerian juga menambahkan bahwa pelimpahan kasus oleh kejaksaan pada 28 Mei 2026 hanyalah proses administrasi hukum standar, bukan penanda dimulainya investigasi pidana secara resmi.
Bulan lalu, Presiden Korsel Lee Jae Myung menegaskan tidak ada kebocoran intelijen AS terkait isu tersebut. Lee menyebut tuduhan itu salah dan tidak berdasar. Ia juga memerintahkan penyelidikan mengapa isu ini bisa berkembang.
"Faktanya jelas bahwa keberadaan fasilitas nuklir yang sedang dibangun sudah diketahui luas di seluruh dunia, melalui berbagai surat kabar dan laporan media sebelum pernyataan Menteri Chung mengenai fasilitas nuklir yang sedang dibangun," kata Lee.