Moldova Tolak Mediasi Rusia soal Perdamaian Transnistria

Wakil Perdana Menteri Moldova Oleg Serebrian mengatakan, negosiasi perdamaian yang dicetuskan Rusia bergantung pada konflik Rusia-Ukraina. Ia menyebut negosiasi perdamaian yang dicanangkan Rusia tidak lagi berguna karena harus mengajak duduk UE dan Amerika Serikat (AS). 

"Negosiasi 5+2 untuk menyelesaikan permasalahan Moldova-Transnistria selama 20 tahun tidak akan berfungsi selama Rusia melanjutkan invasinya ke Ukraina. Pengembalian format negosiasi ini hanya dapat berjalan tergantung pada perbaikan hubungan Moskow-Kiev," terangnya, dikutip Digi24.

"Kami menyatakan bahwa proses negosiasi 5+2 ini tidak secara resmi dibubarkan, tetapi dibekukan untuk sementara waktu. Hanya proses kecil yang berjalan dalam dialog mengenai status dan masa depan Transnistria," tambahnya. 

Serebrian juga menekankan, prioritas Moldova pada 2024 adalah integrasi secara bertahap menuju ke UE. Selain itu, Presiden Maia Sandu sudah meminta UE berperan lebih banyak dalam menyelesaikan masalah dengan Transnistria. 

Menteri Luar Negeri Transnistria Vitaly Ignatiev, pada Jumat (26/1/2023), mengaku tim negosiasi tidak akan pergi ke Moldova dalam menghadiri perundingan. Ia menyebut keberadaannya di Moldova tidak aman di tengah ancaman penangkapan. 

Dilansir Reuters, Ia mengaku khawatir dengan penerapan kode kriminal Moldova baru dalam melawan separatisme. Alhasil, ia merasa bahwa penekanan terhadap separatisme akan menghambat proses negosiasi kedua pihak. 

"Tidak ada warga Transnistria yang aman dalam persekusi kasus kriminal jika mereka berada di sisi lain dari Sungai Dniester. Dalam konteks dialog perdamaian, kami sudah berulang kali menyerukan agar Chisinau bersedia menjamin tidak melakukan penekanan kepada warga Transnistria," sambungnya. 

Oleh karena itu, Ignatiev menekankan bahwa dialog antara Moldova-Transnistria hanya akan dilakukan di Tiraspol atau menggunakan video conference. 

Kepala Departemen Luar Negeri CIS, Alexey Polischuk, meminta kepada pemerintah Moldova agar tidak menghalangi warga Rusia untuk ikut andil dalam proses demokrasi dan memperbolehkan ikut pilpres di negaranya.

"Kami berharap otoritas Moldova tidak menghalangi proses demokrasi terkait ekspresi keinginan dari penduduk Rusia di negara lain, termasuk warga yang tinggal di teritori negaranya," ujarnya, dikutip TASS.

Pada November 2023, Moldova diketahui sudah berniat menyelenggarakan pilpres bagi warga negara Rusia yang menetap di negaranya. Ia pun meminta agar otoritas Moldova ikut membantu memastikan keamanan di tempat pemungutan suara. 

"Keikutsertaan dalam pilpres sudah dijamin kepada seluruh warga Rusia oleh Konstitusi Federasi Rusia, di mana pun mereka tinggal. Kedubes Rusia di Chisinau akan berupaya memastkan hak kebebasan berekspresi seluruh warga Rusia di Moldova," sambungnya.