Moon Jae-in Janjikan Unifikasi dan Denuklirisasi Korea

Kerja sama ekonomi yang damai menjadi salah satu tujuan Moon dan ia berjanji bahwa Korea bisa menjadikannya realita melalui jalan unifikasi. "Sembari kita memperingati Hari Pembebasan hari ini, saya berjanji untuk menguatkan denuklirisasi dan rezim penuh damai di Semenanjung Korea selama masa jabatan saya," kata Moon, seperti dikutip dari NK News.

"Saya akan menginisiasi perdamaian ekonomi di atas fondasi ini dan bergerak maju ke arah unifikasi," tambahnya. Sejak dilantik pada 2017 lalu, Moon berusaha melakukan pendekatan diplomatis dalam kebijakan terhadap Korea Utara. Salah satunya dengan memfasilitasi dialog dan kerja sama ekonomi dengan Pyongyang.

"Kita akan menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui perekonomian damai. Kita tak bisa lagi membiarkan perpecahan menguras kemampuan kita," kata Moon. "Kita akan membuka pintu kepada Semenanjung Korea dengan mencurahkan semua yang kita miliki ke dalam perekonomian damai."

"Ketika kita menyelesaikan perpecahan, kemerdekaan kita akhirnya akan benar-benar lengkap dan Korea akan jadi satu negara yang tak bisa digoyang." Sementara itu, masa jabatan Moon sendiri akan berakhir pada 2022 dan jika dipilih kembali, ia akan menjadi presiden sampai lima tahun setelahnya.

Walau Pyongyang menunjukkan kegeraman atas keputusan Seoul dan Washington untuk tetap melakukan latihan militer gabungan, tapi Moon tidak menyatakan ini sebagai faktor yang akan menghambat pencapaian ambisinya. Sebaliknya, ia mengatakan,"Sekarang waktu bagi dua Korea dan Amerika Serikat untuk fokus melanjutkan kembali negosiasi di level kerja sesegera mungkin."

"Jika ada ketidakpuasan, ini juga sebaiknya harus diangkat dan didiskusikan di meja negosiasi," tegasnya. "Saat kita melalui rintangan ini, denuklirisasi di Semenanjung Korea akan semakin dekat dan hubungan antar Korea juga akan mengalami kemajuan signifikan."

Sebelum Moon berpidato, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, terlebih dahulu menjadi pemberitaan. Sama seperti di Korea Selatan, tanggal 15 Agustus juga diperingati sebagai hari penting di Jepang. Abe menolak untuk mengunjungi Kuil Yasukuni di Tokyo. Kuil tersebut dipakai untuk menghormati warga Jepang yang meninggal selama peperangan, termasuk para penjahat perang yang sudah diadili di pengadilan militer.

Meski menolak, Japan Times melaporkan bahwa Abe mengirimkan donasi kepada pengurus kuil. Politisi konservatif itu juga meminta generasi muda Jepang untuk berhenti meminta maaf atas apa yang telah dilakukan pendahulu mereka di masa lalu. Sebagai salah satu korban kebrutalan militerisme Jepang, Korea Selatan belum bereaksi atas keputusan Abe tersebut.

Kaisar Naruhito yang baru dilantik juga memberikan pidato peringatan pada hari ini. Media internasional melihat isi pidato Naruhito sebagai penangkal pernyataan Abe.

"Melihat kembali periode panjang dari perdamaian pasca perang, melakukan refleksi terhadap masa lalu kita dan mengingat di dalam pikiran tentang rasa penyesalan yang sangat dalam, saya benar-benar berharap kerusakan yang disebabkan oleh perang tidak akan pernah terjadi lagi," ucapnya, seperti dilansir dari Reuters.

"Bersama dengan rakyat, saya menghantarkan penghormatan tulus kepada semuanya yang telah kehilangan nyawa dalam perang...dan mendoakan untuk perdamaian dunia serta perkembangan selanjutnya dari negara kita," tambahnya.