Negara Baltik Bangun Tembok Drone di Perbatasan Rusia-Belarus

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Lithuania, Agne Bilotaite, mengusulkan pembangunan tembok drone  di seluruh area perbatasan negara anggota NATO dengan Belarus dan Rusia. Nantinya, tembok itu akan dilengkapi dengan drone. 

"Ini adalah sesuatu yang baru, tembok drone akan dibangun dari Polandia hingga Norwegia. Tujuan pembangunan ini untuk penggunaan drone dan teknologi tinggi lainnya dalam melindungi perbatasan negara dari berbagai provokasi dan tindakan penyelundupan," tuturnya, dilansir LRT. 

"Untuk menciptakan tembok drone, negara-negara akan menggunakan drone atau UAV (unmanned aerial vehicles) di perbatasan, serta sejumlah sistem drone dari negara-negara yang tidak bersahabat," sambungnya. 

Ia menambahkan, Lithuania sudah membuat rencana untuk meningkatkan penjagaan perbatasan dengan drone. Salah satu rencana yang sedang dieksekusi adalah pengadaan drone dan sistem pertahanan drone. 

Mendagri Finlandia, Mari Rantanen, menyatakan bahwa negaranya sudah bergabung dengan negara anggota NATO lainnya yang berbatasan langsung dengan Rusia dan Belarus untuk membangun tembok drone. 

""Proyek ini sudah direncanakan oleh Finlandia, Norwegia, Polandia, dan negara-negara Baltik untuk meningkatkan pertahanan dengan jangka waktu tertentu. Ini kemungkinan akan dilaksanakan secara berkala dan akan menjadi rencana jangka panjang," terangnya, dikutip YLE. 

Ia menambahkan bahwa pemerintah sudah menyerahkan dokumen RUU pengembalian migran di perbatasan Rusia dan yakin RUU akan disetujui. Nantinya, akan ada pelatihan kepada pasukan Penjaga Perbatasan Finlandia untuk menangani masalah ini. 

"Ini adalah tugas dari Penjaga Perbatasan yang melakukan rencana operasional dalam memastikan semuanya terrealisasi," tambahnya. 

Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna, memanggil perwakilan Rusia di Tallinn terkait dengan pengambilan sepihak pelampung di perbatasan kedua negara di Sungai Narva. 

"Kami jelas menyatakan kepada perwakilan Rusia terkait langkah ini yang dapat dikategorikan sebagai provokatif dan tidak dapat diterima. Kami menginginkan penjelasan atas pengambilan pelampung perbatasan dan mendesak agar segera dikembalikan," ucapnya, dikutip ERR.

"Kami masih tetap berkomunikasi dengan seluruh sekutu dan rekanan kami untuk melanjutkan perlawanan dan mengambil langkah atas aktivitas buruk Rusia di seluruh Eropa," tambahnya.