Gibran Lanjutkan Gugatan Ijazah ke PTUN, Doli: Putusan MA dan MK Final
Jakarta, IDN Times - Anggota komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai syarat capres dan cawapres sudah final. Maka, Doli tidak memahami mengapa Gibran Rakabuming Raka masih meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Proses peradilan yang dirujuk Gibran yaitu gugatan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menangah yang diajukan oleh penggugat Mercy Toga Kirana pada 15 Juli 2026 lalu. Gibran meminta menjadi pihak yang terkait dalam gugatan tersebut.
"Seperti yang beberapa kali saya jelaskan, Indonesia ini adalah negara hukum. Kita hanya memiliki dua institusi peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua lembaga tersebut sudah mengambil keputusan terkait persoalan ini," ungkap Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (10/11/2026).
"Jadi, menurut saya, proses hukum ini sebenarnya sudah final," tutur dia.
Ia menambahkan justru yang ditunggu oleh masyarakat tindak lanjut dari DPR usai keluar putusan dari dua lembaga hukum tertinggi. Sebab, ketika sudah ada keputusan dari MK dan MA, maka proses hukum sudah dinyatakan selesai.
"Persoalan kini bergulir di ranah politik," tutur dia.
Maka, kata dia, tidak heran bila sorotan publik kini fokus ke parlemen. Apalagi kini DPR sudah mulai bersidang sehingga para anggotanya secara institusional dan fraksi memiliki legitimasi untuk menggunakan hak-haknya. Mulai dari hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Sebelumnya, langkah-langkah tersebut dilakukan lewat komunikasi informal baik antar fraksi maupun lintas fraksi.
"Sekarang berdasarkan hasil komunikasi yang kami lakukan lintas fraksi, kami membuka kesempatan bagi siapa saja anggota DPR yang merasa berkepentingan untuk menggunakan haknya, silakan berkomunikasi," kata pria yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
Parlemen pun akan menunggu hingga Rabu esok untuk melihat apakah masih ada anggota DPR yang ingin menggunakan haknya untuk menyikapi keputusan MA dan MK. Ketika IDN Times tanyakan apakah Doli termasuk pihak yang ikut meneken formulir Hak Menyatakan Pendapat (HMP), politisi Golkar itu tak membantahnya.
"Insyaallah (saya ikut tanda tangan HMP)," katanya.
Sementara, hingga sore ini, berdasarkan pantauan IDN Times, belum ada sikap yang ditentukan oleh pimpinan DPR terkait pengajuan HMP yang disampaikan oleh para anggota DPR.
