Negosiasi Panjang Pembebasan WNI dari Bajak Laut Somalia

Tata mengatakan pembebasan para awak kapal membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak. Selain pemerintah Somalia dan pemilik kapal, Kemlu juga berkomunikasi dengan pemerintah negara-negara lain yang warganya menjadi bagian dari kru MT Honour 25.

"Seperti teman-teman ketahui, seluruhnya ada 17 ABK dan empat di antaranya adalah warga negara Indonesia. Ada juga kru yang berasal dari India, Pakistan, dan Myanmar. Sehingga, koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan pemilik kapal, tetapi juga dengan pemerintah negara-negara yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal," kata Tata dalam pernyataan pers pada Selasa (6/10/26).

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari proses diplomasi yang dilakukan selama para awak kapal berada dalam penyanderaan. Tata mengatakan Kemlu sejak awal terus berupaya melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pembebasan para ABK.

Para awak MT Honour 25 akhirnya dibebaskan pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan pemerintah negara bagian Somalia, Puntland. Sebanyak empat WNI kemudian dipulangkan ke Indonesia dan tiba di Tanah Air pada Selasa (6/10/26).

Koordinasi tidak hanya dilakukan dengan pihak-pihak di luar negeri. Kemlu juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), keluarga para WNI, serta pemilik kapal selama proses penyanderaan berlangsung.

Tata mengatakan, komunikasi dengan keluarga dilakukan untuk memberikan informasi selengkap mungkin mengenai kondisi dan perkembangan proses pembebasan. Hal ini dilakukan di tengah situasi yang membuat keluarga harus menunggu kabar mengenai keberadaan anggota keluarga mereka selama berbulan-bulan.

"Kami sejak awal terus berkomunikasi bersama dengan Kementerian Perhubungan, keluarga, dan juga pihak pemilik kapal untuk bisa memberikan keterangan selengkap mungkin kepada keluarga," ujar Tata.

Koordinasi juga dilakukan dengan Komisi I DPR RI. Tata menyampaikan apresiasi atas dukungan komisi tersebut kepada Kemlu selama proses pembebasan berlangsung.

"Tentunya juga dengan Komisi I yang terus memberikan dukungan yang cukup luar biasa kepada Kementerian Luar Negeri, sehingga kita bisa terus bekerja dan berusaha untuk pembebasan," katanya.

Selain itu, Tata secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK, Sugiono, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Menurutnya, Sugiono memberikan perhatian tinggi dan memimpin proses perundingan serta upaya pembebasan para ABK.

Salah satu alasan informasi mengenai proses pembebasan tidak banyak disampaikan ke publik adalah untuk menjaga jalannya negosiasi. Tata mengatakan Kemlu memang sengaja tidak membuka detail proses tersebut kepada media selama perundingan berlangsung.

Menurutnya, proses pembebasan melibatkan perundingan, negosiasi, dan diplomasi yang sensitif. Membuka informasi secara terbuka dikhawatirkan justru dapat memberikan ruang bagi pihak pembajak untuk menekan pihak yang tengah melakukan upaya pembebasan.

"Oleh karena itu, kami ingin lagi menekankan bahwa memang sejak awal kita tidak terbuka memberitahukan kepada media bagaimana proses ini, karena memang itu adalah satu proses perundingan, negosiasi, diplomasi yang kita tidak ingin digunakan oleh pihak pembajak untuk menekan kita," kata Tata.

Dia menegaskan pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan proses diplomasi tidak merugikan para WNI yang berada dalam situasi sulit.

"Jadi, dalam situasi-situasi seperti ini, kita akan selalu menjaga agar semua proses tertutup agar jangan sampai merugikan kita dan para WNI kita yang dalam situasi kesulitan," ujarnya.

Setelah melewati proses selama sekitar enam bulan, empat WNI akhirnya dapat kembali ke Indonesia. Menlu Tata juga memberikan apresiasi kepada Kapten Azhari yang dinilai bertanggung jawab dalam memimpin para kru selama berada di kapal hingga proses pembebasan.

"Kami bersyukur bahwa seluruh saudara-saudara kita kembali dengan selamat dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga," kata Tata.