Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel mengizinkan Uni Emirat Arab (UEA) melakukan pekerjaan infrastruktur di area khusus dekat wilayah Jalur Gaza yang dikuasai Israel kendati Hamas belum dilucuti senjatanya. Netanyahu menyebut UEA memperoleh pengecualian lantaran telah membantu Israel dalam berbagai hal.
Sementara itu, Israel masih melarang masuknya komite pemerintahan Palestina dan pasukan internasional ke Gaza sebelum senjata Hamas dilucuti.
Dilansir Haaretz, Netanyahu mengatakan dalam konferensi pers pada Minggu (18/10/2026) bahwa Israel belum mengizinkan pasukan bersenjata asing memasuki Gaza. Ia juga menegaskan bahwa rekonstruksi wilayah tersebut tidak akan dimulai sebelum Hamas dilucuti senjatanya dan Gaza didemiliterisasi.
"UEA adalah pihak yang membantu kami dalam banyak hal," kata Netanyahu ketika menjelaskan alasan Israel mengizinkan keberadaan zona aman khusus UEA di Gaza.
Berdasarkan rencana Dewan Perdamaian (BoP), UEA seharusnya mendanai pembangunan kamp pengungsi di wilayah Rafah. Kamp tersebut direncanakan menjadi bagian dari program percontohan yang melibatkan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) dan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk mengelola wilayah Gaza yang kini berada di bawah kendali militer Israel.
Akan tetapi, rencana tersebut belum berjalan lantaran Israel belum mengizinkan kedua pihak memasuki Jalur Gaza. Pada Sabtu (17/10), Perwakilan Tinggi BoP Nickolay Mladenov mendesak koordinator Israel untuk wilayah Palestina, Yoram Halevi, agar segera mengizinkan mereka masuk.
Seorang sumber keamanan mengatakan kepada Haaretz pada Minggu bahwa pedoman tersebut belum berubah. Pimpinan politik Israel juga belum berniat mengizinkan NCAG dan ISF memasuki Gaza sebelum Hamas dilucuti senjatanya.
Netanyahu mengatakan dirinya telah meminta Amerika Serikat (AS) dan BoP mengirim pasukan internasional untuk mendemiliterisasi Gaza sebagai pengganti Pasukan Pertahanan Israel (IDF).
"Apa yang akan membantu menggulingkan rezim Hamas adalah mendatangkan pasukan yang akan melucuti senjatanya, baik dengan paksaan maupun kesepakatan," ujar Netanyahu.
Dalam konferensi pers yang sama, Netanyahu juga mengeklaim telah mengubah secara signifikan rencana keamanan yang disusunnya pada 2018 dengan tajuk Konsep Keamanan 2030. Rencana tersebut sebelumnya menjadi pedoman Netanyahu menjelang serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Ia mengatakan konsep tersebut mengalami perubahan besar sejak awal perang. Akan tetapi, dalam pemaparannya, Netanyahu lebih banyak membahas penanganan perang setelah konflik pecah dan tidak banyak menyinggung peristiwa serta kegagalan yang mendahului serangan Hamas.