Jakarta, IDN Times - Pemerintah Norwegia mengumumkan bantuan dana tambahan sebesar 125 juta krona (Rp235 miliar) untuk wilayah Palestina, pada Kamis (24/9/2026). Dana tersebut ditujukan untuk menjaga kelangsungan layanan publik bagi warga sipil di tengah tekanan ekonomi.
Langkah ini memperkuat dukungan Norwegia terhadap institusi pelayanan masyarakat setempat. Bantuan darurat tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan sosial warga yang terdampak krisis berkepanjangan.
Alokasi dana disalurkan secara multilateral melalui lembaga resmi untuk memastikan tata kelola keuangan yang transparan. Bantuan difokuskan untuk menutup defisit anggaran otoritas Palestina agar gaji aparatur sipil, terutama guru dan tenaga medis, tetap dapat dibayarkan.
“Kebutuhan masyarakat Palestina kini makin mendesak, sehingga kami mengucurkan Rp235 miliar melalui PBB dan Bank Dunia untuk menyokong sektor pelayanan publik,” kata Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, dilansir Al Monitor.
Dukungan ini melengkapi paket pendanaan tahunan Norwegia yang diperkirakan mendekati 1 miliar krona (Rp1,88 triliun). Pasokan anggaran tersebut menjadi penopang agar fasilitas kesehatan dan sekolah tetap beroperasi melayani kebutuhan masyarakat.
Selain menjaga layanan aparatur sipil, penanganan krisis di Jalur Gaza menjadi perhatian utama karena kerusakan fasilitas permukiman yang parah. Kelangkaan air bersih, bahan makanan, listrik, dan pasokan medis menuntut pembukaan akses jalur kemanusiaan tanpa hambatan.
“Norwegia terus mendukung rekonstruksi dan penanganan awal di Gaza, namun proses di lapangan saat ini masih sangat lambat,” ujar Espen Barth Eide.
Pemerintah Norwegia mendesak pembangunan fasilitas hunian sementara bagi keluarga pengungsi segera diselesaikan sebelum pergantian musim. Pemulihan kawasan tersebut diharapkan melibatkan partisipasi warga lokal dan merujuk pada rencana perdamaian Dewan Keamanan PBB.
Pemberian bantuan finansial ini sejalan dengan posisi Norwegia sebagai pemimpin Komite Penghubung Ad Hoc di New York. Forum donor global yang berdiri setelah Perjanjian Oslo itu bertugas menyelaraskan dukungan penguatan tata kelola institusi Palestina bersama Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Setelah secara resmi mengakui kedaulatan negara Palestina, Norwegia bersama Arab Saudi dan Uni Eropa membentuk konsorsium diplomasi tingkat tinggi. Prakarsa ini berfokus menggalang dukungan global untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.