Fakta-fakta Politik Mali di Bawah Pimpinan Junta Militer

Pada awal Mei, pemerintah militer Mali menangguhkan seluruh partai politik di Mali hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Presiden Goita menyebut bahwa langkah ini berfungsi untuk menstabilkan negara. 

Presiden Partai Union to Save Republik (USR), Nouhoum Togo mengungkapkan bahwa langkah ini sebagai bencana bagi politik Mali. 

“Mereka seharusnya tidak menyamakan Mali dengan negara militer lain, seperti Burkina Faso dan Niger. Mereka tidak memiliki konstitusi seperti Mali yang memiliki konstitusi untuk melindungi partai politik,” ungkapnya, dilansir dari Deutsche Welle.

Mendengar kabar ini, Amnesty International mengecam langkah dari junta militer. Organisasi itu mengklaim aksi tersebut adalah serangan nyata tehadap kebebasan berpendapat di Mali. 

Pada akhir Juni, Goita mengunjungi Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya pun setuju untuk meningkatkan hubungan di bidang energi nuklir, perdagangan, dan keamanan. 

Melansir APA News, Rusia akan melanjutkan dukungan kepada pemerintahan militer Mali usai kepergian Grup Wagner. Kelompok tentara bayaran itu digantikan oleh Korps Afrika yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Rusia. 

Pasukan tersebut disebut menyediakan latihan militer kepada unit tertentu dan mendukung pengiriman logistik dan bantuan intelijen untuk membantu melawan teroris di bagian tengah dan utara Mali. 

Sementara itu, Goita mengatakan bahwa Mali ingin memperkuat hubungan dengan Rusia sesuai dengan kepentingan dari rakyatnya dan penghormatan terhadap kedaulatan negaranya. 

Pada Kamis (3/7/2025), Parlemen Mali yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh militer akhirnya menyetujui perpanjangan kepemimpinan Assimi Goita di Mali untuk periode 5 tahun ke depan tanpa adanya pemilu. 

“Keputusan perpanjangan masa jabatan ini adalah sebuah langkah besar untuk membangun kembali Mali,” tutur Presiden Dewan Transisional Nasional Mali, Malick Diaw, dikutip TRT Global. 

Perpanjangan pemerintahan militer ini tentu semakin mendesak ruang sipil di Mali. Di sisi lain, militer semakin mencengkeram pemerintahan di negara Afrika Barat tersebut. 

Sebelumnya, junta militer Mali mengaku akan mengadakan pemilihan umum (pemilu) pada Februari 2022. Pada 2024, militer Mali sempat mengungkapkan memperpanjang periode transisi hingga 2 tahun ke depan.

Berdasarkan publikasi Global Terrorism Index (GTI) 2025, Sahel menjadi kawasan yang paling terdampak terorisme di seluruh dunia. Sebanyak 51 persen kematian akibat kasus terorisme terjadi di Sahel pada 2024. 

Sementara itu, 19 persen kasus terorisme di seluruh dunia terjadi di kawasan Sahel. Burkina Faso menjadi negara paling terdampak dengan kasus kematian yang mencapai lebih dari 700 jiwa pada 2024. 

Selain itu, Niger juga terdampak besar dengan 400 korban tewas. Disusul Nigeria dengan kasus kematian sebesar 100 jiwa dan 150 korban terluka akibat terorisme. 

Mali juga terdampak kasus terorisme besar yang terjadi di sekolah gendarmerie di bagian selatan ibu kota Bamako. Insiden ini menewaskan 60 tentara pada tahun lalu.