Rwanda Keluar dari Blok Afrika Tengah usai Ribut dengan RD Kongo

Kementerian Luar Negeri Rwanda menyebut bahwa tidak ada lagi alasan bergabung dalam ECCAS. Kigali menolak diktat yang dilakukan RD Kongo saat memegang presidensi ECCAS. 

“Rwanda memiliki hak untuk memegang presidensi bergilir sesuai dalam Pasal 6 Perjanjian Pendirian ECCAS. Namun, perjanjian ini sengaja tidak dihiraukan atas instruksi dari Republik Demokratik Kongo,” ungkapnya, dilansir TRT Global. 

Rwanda menyebut bahwa tindakan RD Kongo dengan upaya pengucilan ini tidak akan menyelesaikan tensi kedua negara. Langkah ini justru akan memperparah ketegangan kedua negara. 

Akibat penolakan RD Kongo soal penyerahan kursi kepemimpinan dari Guinea Khatulistiwa kepada Rwanda, maka penunjukan presidensi ECCAS terpaksa ditunda sementara waktu. 

Setelah tersendatnya negosiasi damai RD Kongo dan M23, Qatar mengumumkan akan menyerahkan proposal baru untuk kelanjutan proses perdamaian. 

Namun, pihak RD Kongo maupun M23 merasa bahwa proposal tersebut bukanlah proposal baru. Mereka ragu akan kelanjutan negosiasi damai untuk mengakhiri perang di RD Kongo. 

“Draf proposal ini bukan hal baru dan tidak diperbarui selama lebih dari sebulan. Draf ini tidak ada hubungannya dengan apa yang kami usulkan dan lebih mengarah pada apa yang sesuai dengan kepentingan pemerintah RD Kongo,” ujar pemimpin M23, dilansir RFI. 

Negosiasi antara pemerintah RD Kongo dengan M23 beserta Aliansi Sungai Kongo terhambat akibat keraguan. Kedua pihak masih belum mau melunak meskipun sudah dimediasi oleh Qatar, negara-negara Afrika dan Amerika Serikat.

Pada akhir Mei, M23 mengusr 181 orang yang diduga tinggal secara ilegal di Goma, RD Kongo bagian timur. Mereka diduga sebagai anggota keluarga dari pemberontak Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR).

Pemberontak M23 menyuruh warga yang terdiri dari perempuan dan anak-anak tersebut untuk masuk ke dalam truk. Dokumen izin tinggal yang disahkan oleh pemerintah RD Kongo pun dibakar dan mengklaim dokumen tersebut palsu. 

Selama ini Rwanda dan M23 menuding pemerintah Kongo telah mendukung FDLR yang diketahui sudah melakukan sejumlah kejahatan perang di berbagai area. 

Menurut keterangan Juru Bicara UNHCR, Eujin Byun menyebut bahwa sebanyak 360 orang sudah direpatriasi ke Rwanda oleh pasukan pemberontak M23. .