Operasi Pencarian Korban Banjir Selesai, Nepal Fokus Pemulihan

Tim tanggap darurat mencatat bencana banjir yang melanda kawasan dekat perbatasan Tibet sejak 26 Agustus lalu telah menewaskan sedikitnya 1.455 orang. Selama masa operasi penyelamatan, petugas gabungan juga berhasil mengevakuasi 13.795 warga dari kepungan air dan material longsor.

Pemerintah menilai operasi tanggap darurat yang telah berlangsung lebih dari sebulan tersebut sudah melewati fase pencarian aktif korban selamat. Penutupan posko lapangan pun dilakukan agar otoritas dapat berfokus menata kembali kelangsungan hidup para pengungsi.

"Kami sudah beralih dari tahap pencarian dan penyelamatan korban menuju tahap perbaikan fasilitas," kata Kepala Pusat Operasi Darurat Nasional, Phanindra Paudel, dilansir USA Today.

Hingga saat ini, sebanyak 5.285 orang masih dinyatakan hilang setelah banjir bandang menerjang perkampungan di sepanjang lembah pegunungan. Endapan lumpur tebal serta kontur medan berbatu yang terjal menjadi kendala utama yang menghalangi pencarian lanjutan oleh regu penyelamat.

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah Nepal mulai menyiapkan payung hukum guna menetapkan para korban hilang sebagai pihak yang telah dinyatakan meninggal dunia. Status legal ini diperlukan agar pihak keluarga dapat segera memproses klaim asuransi jiwa serta menyelesaikan hak keperdataan di sektor perbankan.

"Kami sedang memulai proses hukum untuk menyelesaikan seluruh syarat administrasi yang diperlukan warga," ujar Paudel.

Otoritas berwenang turut menjamin bahwa jenazah maupun barang berharga yang ditemukan selama pembersihan puing akan tetap ditangani secara layak.

Terjangan banjir bandang melumpuhkan berbagai infrastruktur vital di kawasan tersebut, merusak jembatan, jalan, lahan pertanian, hingga 12 pembangkit listrik tenaga air. Bencana ini sempat memutus akses antardesa dan menghancurkan ribuan rumah penduduk.

Otoritas terkait memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk pemulihan dan rekonstruksi permukiman mencapai hampir 5 miliar dolar AS (Rp89,33 triliun). Besarnya biaya tersebut mendorong pemerintah Nepal menjalin koordinasi guna menggalang dukungan pendanaan dari berbagai mitra internasional.

"Bencana di kawasan Himalaya ini bukan sekadar banjir biasa, melainkan kerusakan besar yang dipicu oleh perubahan iklim," ungkap Kepala Otoritas Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional, Dharam Raj Uprety.

Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur baru nantinya dirancang agar lebih tahan terhadap potensi cuaca ekstrem.