Di UNGA, PM Nepal Sebut Banjir di Negaranya Peringatan bagi Dunia

25 Sep 2026, 21:07 WIB

3 min read

Intinya Sih

PM Nepal Balendra Shah di UNGA menyebut banjir bandang Agustus sebagai peringatan global soal krisis iklim; bencana itu menewaskan 1.453 orang dan membuat 5.500 orang hilang.
Shah mendesak dukungan adaptasi dan pemulihan berupa hibah, bukan utang, karena kebutuhan rekonstruksi diperkirakan setara 10 persen PDB Nepal meski emisinya sangat kecil.
Nepal mengusulkan Mekanisme Ketahanan Iklim Himalaya bersama India dan China, sambil mengkritik dana Loss and Damage PBB yang belum menyalurkan bantuan meski kerugian mencapai 5 miliar dolar AS.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Nepal, Balendra Shah, mengatakan bahwa banjir bandang yang meluluhlantakkan negaranya bulan lalu sebagai peringatan bagi dunia. Dalam pidatonya di Sidang ke-81 Majelis Umum PBB (UNGA) pada Kamis (24/9/2026), Shah menyerukan tindakan untuk mengatasi ancaman perubahan iklim yang kian meningkat.

Shah menyebut bahwa para pemimpin politik telah lalai dalam menerjemahkan peringatan-peringatan iklim menjadi tindakan nyata dengan kecepatan dan skala yang dibutuhkan oleh masyarakat rentan. Pemimpin Nepal itu menegaskan kepada para pemimpin dunia bahwa bencana pada Agustus lalu bukan sekadar tragedi lokal, dikutip dari Al Jazeera.

Setidaknya 1.453 orang tewas ketika terjangan lumpur, batu, dan air menghantam wilayah utara Nepal serta perbatasan China-Tibet pada 26 Agustus lalu. Menurut Otoritas Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana Nasional Nepal, 5.500 orang masih dinyatakan hilang dan 13.795 orang telah berhasil diselamatkan.

1. Masyarakat internasional didesak ikut tanggung biaya adaptasi iklim Nepal
Perdana Menteri (PM) Nepal, Balendra Shah. (Metro News, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)
Shah mendesak masyarakat internasional untuk turut menanggung biaya adaptasi Nepal terhadap perubahan iklim. Dia menekankan prinsip tanggung jawab, pemulihan, dan ketangguhan seraya menyerukan bahwa dukungan yang diberikan harus berupa hibah, bukan pinjaman.
Menurutnya, negara-negara yang rentan tidak seharusnya dipaksa menanggung utang tambahan demi bangkit dari bencana akibat perubahan iklim. Shah mengatakan bahwa kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi Nepal pascabanjir diperkirakan mencapai sekitar 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.
Dilansir The Guardian, Shah mengungkapkan bahwa kontribusi Nepal terhadap gas-gas penyebab perubahan iklim hanya kurang dari sepersepuluh persen. Sekitar 99 persen pasokan listrik negara Asia Selatan itu berasal dari tenaga air.
2. Shah usulkan pembentukan Mekanisme Ketahanan Iklim Himalaya
ilustrasi bendera Nepal (unsplash.com/Samrat Khadka)
Shah mengusulkan pembentukan Mekanisme Ketahanan Iklim Himalaya yang akan melibatkan India dan China. Mekanisme tersebut memungkinkan mereka berbagi data satelit dan keahlian, memantau danau glasial, serta memperkuat sistem peringatan dini bersama.
Para peneliti dari kelompok World Weather Attribution (WWA) mengatakan bahwa banjir di Nepal tidak disebabkan oleh satu peristiwa cuaca ekstrem tunggal. Bencana tersebut merupakan akumulasi krisi yang dipicu oleh pemanasan jangka panjang, penyusutan gletser, pencairan lapisan tanah beku, dan ketidakstabilan geologis.
Pencairan lapisan tanah beku tersebut dipicu oleh pembakaran batu bara, minyak, dan gas yang terus berlangsung. Pencairan itu menyebabkan ketidakstabilan gletser yang kemudian runtuh dan memicu banjir besar yang menewaskan sedikitnya 1.400 orang.
3. Bantuan dana PBB dinilai tak memadai dan terlalu birokratis
ilustrasi logo PBB (pixabay.com/Chickenonline)
Shah menilai sistem bantuan keuangan internasional saat ini tidak memadai dan terlalu birokratis. Kritik ini mencakup dana Loss and Damage PBB yang disepakati beberapa tahun lalu bagi negara-negara miskin yang terdampak bencana iklim.
Nepal telah mengajukan permohonan bantuan sebesar 20 juta dolar AS (sekitar RP357 miliar) kepada dana bantuan PBB tersebut. Angka itu merupakan jumlah maksimum yang boleh diajukan, meski penilaian awal pemerintah memperkirakan total kerugian akibat bencana tersebut mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp89 triliun).
Mengutip NBC News, dana bantuan PBB yang dibentuk pada 2022 menyusul bencana banjir dahsyat di Pakistan tersebut belum pernah sekalipun menyalurkan bantuan. Para pengamat memandang kasus Nepal sebagai ujian penting bagi kredibilitas dana tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.