Sebulan Usai Banjir Nepal, Pemulihan Terhambat dan Ribuan Masih Hilang

Di fasilitas pembangkit listrik tenaga air, sejumlah pekerja diyakini masih terjebak di dalam terowongan. Seorang pejabat Nepal mengatakan kepada NHK bahwa pemerintah sedang membahas kemungkinan mengakhiri operasi pencarian karena kondisi di lokasi.

Upaya pembersihan juga berjalan lambat. Lumpur dan puing-puing belum seluruhnya dapat disingkirkan karena keterbatasan alat berat dan bahan bakar. Pihak berwenang juga mengakui distribusi makanan dan obat-obatan belum mencukupi kebutuhan warga yang terdampak.

Di sisi perbatasan China, media pemerintah melaporkan bahwa hingga 5 September sebanyak 43 orang tewas dan 519 lainnya masih hilang di Wilayah Otonomi Tibet. Angka tersebut menambah besarnya dampak bencana di kawasan Himalaya.

PBB mengatakan pemulihan membutuhkan dukungan menyeluruh, termasuk layanan kesehatan mental, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan warga lanjut usia. Pemerintah Nepal juga telah mengumumkan rencana menetapkan sejumlah wilayah terdampak sebagai zona tidak aman untuk dihuni dan merelokasi penduduk.

Perdana Menteri (PM) Nepal, Balendra Shah, membawa dampak bencana tersebut ke Majelis Umum PBB pada 24 September. Ia menyerukan tindakan lebih kuat terhadap perubahan iklim, dan menekankan bahwa bencana tersebut bukan hanya tragedi lokal.

"Ini adalah peringatan bagi dunia. Nepal membayar harga yang sangat mahal meskipun pangsa emisi gas rumah kaca globalnya kurang dari 0,1 persen," ujarnya.

Shah menuturkan bahwa negara-negara yang secara historis menghasikan lebih banyak emisi, memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan lebih kuat. Menurutnya, bantuan tersebut diperlukan bagi negara-negara rentan yang menghadapi dampak perubahan iklim.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Nepal Shisir Khanal mengatakan perubahan iklim kini telah menjadi kenyataan yang dirasakan langsung negaranya. Ia menyerukan agar negara-negara kaya tidak hanya memberikan bantuan setelah bencana terjadi, tetapi juga menyediakan pembiayaan untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana.

"Apa yang ingin kami sampaikan kepada dunia adalah: isu-isu perubahan iklim ini bukan lagi sekadar teori. Ini menjadi kenyataan dan frekuensi bencana semacam ini kemungkinan akan terjadi lebih sering dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan kenaikan suhu dan pencairan gletser," ujarnya dalam sebuah wawancara di misi tetap Nepal, selama pekan tingkat tinggi PBB, dilansir The Straits Times.

Khanal menambahkan, AS telah mengumumkan bantuan baru sebesar 31 juta dolar AS (Rp557 miliar) untuk pemulihan. Inggris juga menyatakan komitmen bantuan dan negara-negara G7 secara informal menjanjikan dukungan.

Nepal juga telah meminta 20 juta dolar AS (Rp358,9 miliar) dari Dana Kerugian dan Kerusakan PBB. Angka tersebut merupakan jumlah maksimum yang dapat diajukan, kendati dana tersebut masih jauh di bawah kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi. Pemerintah Nepal memperkirakan total kerugian ekonomi akibat bencana itu mencapai 5 miliar dolar AS (Rp89,8 triliun).

Para ilmuwan dari World Weather Attribution (WWA) menggambarkan bencana tersebut sebagai krisis gabungan, di mana ketidakstabilan geologis lokal berinteraksi dengan dampak pemanasan jangka panjang yang menyebabkan penyusutan gletser dan pencairan permafrost.