Jakarta, IDN Times - Massa oposisi menggelar unjuk rasa besar di dekat gedung parlemen di Kolombo, Sri Lanka, pada Kamis (24/9/2026). Demonstrasi itu menolak paket reformasi hukum usulan pemerintah yang dinilai berpotensi mencederai demokrasi.
Para demonstran menilai aturan baru berisiko melemahkan pemisahan kekuasaan dan independensi lembaga kehakiman. Pemerintah sebaliknya menekankan restrukturisasi hukum diperlukan untuk mengatasi kelambanan proses peradilan.
Ribuan pendukung partai oposisi Samagi Jana Balawegaya memadati jalan di luar parlemen dengan membawa spanduk penolakan aturan baru. Mereka menilai regulasi tersebut dirancang untuk melemahkan fungsi pengawasan yudisial terhadap pemerintah.
Meski koalisi pemerintah menguasai dua pertiga kursi parlemen untuk meloloskan aturan itu, pihak oposisi tetap memberikan tekanan politik. Aksi terbuka ini digelar untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus menolak perubahan konstitusi tersebut.
“Amandemen Konstitusi ke-22 ini merusak demokrasi serta menghancurkan kebebasan lembaga peradilan di negara kita,” kata Pemimpin Oposisi Sajith Premadasa.
Pemerintahan Presiden Anura Kumara Dissanayake beralasan pembaruan hukum diperlukan untuk menyelesaikan 1,1 juta tunggakan perkara. Proses sidang pidana di Sri Lanka rata-rata memakan waktu 17 tahun, sementara kasus perdata kerap berlarut-larut hingga antargenerasi.
Pemerintah merancang undang-undang untuk menambah gedung sidang, membuka pengadilan banding daerah, serta merekrut panitera dan hakim baru. Kebijakan ini juga mencakup penambahan tenaga forensik dan 10.000 polisi penyelidik.
“Langkah ini merupakan perbaikan menyeluruh yang mencakup seluruh alur hukum, mulai dari penyidikan hingga putusan persidangan,” kata Presiden Dissanayake.
Poin paling kontroversial dalam paket reformasi ini adalah perpanjangan masa pensiun hakim agung selama dua tahun. Asosiasi Pengacara menilai klausul tersebut disiapkan untuk memperpanjang masa jabatan Ketua Mahkamah Agung Preethi Padman Surasena yang akan pensiun pada November.
Kritik muncul di tengah penanganan kasus korupsi keluarga mantan presiden Mahinda Rajapaksa. Pemerintah membantah adanya intervensi politik, sementara Mahkamah Agung memberi izin bagi parlemen untuk menggelar voting.
“Mahkamah Agung memutuskan bahwa rancangan undang-undang ini sah diproses parlemen tanpa perlu persetujuan rakyat melalui referendum,” kata Ketua Parlemen Jagath Wickramaratne.