Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Pajaki Kapal di Selat Malaka, Anggota DPR: RI Bisa Terancam Diboikot

Amir Faisol
Pajaki Kapal di Selat Malaka, Anggota DPR: RI Bisa Terancam Diboikot
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin soroti kematian Prada Lucky (IDN Times/Amir Faisol)
  • TB Hasanuddin menilai wacana pajak kapal di Selat Malaka harus dikaji hati-hati karena bisa melanggar hukum internasional dan memicu boikot terhadap Indonesia.
  • Ia menegaskan kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan UNCLOS 1982 yang menjamin hak lintas transit bebas bagi kapal di selat alami seperti Selat Malaka.
  • Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membuka wacana pemungutan pajak kapal untuk memaksimalkan potensi ekonomi, namun langkah ini dinilai berisiko mengganggu hubungan diplomatik kawasan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Pemerintah mau kasih pajak buat kapal yang lewat di Selat Malaka. Menteri Purbaya bilang itu bisa bikin Indonesia dapat uang lebih. Tapi Pak Hasanuddin dari DPR bilang harus hati-hati, nanti bisa diboikot negara lain. Katanya laut itu dipakai banyak negara dan gak boleh dihambat. Sekarang masih dibahas supaya gak salah aturan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti wacana pemungutan tarif terhadap kapal di Selat Malaka. Adapun, Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai wacana pemerintah untuk membebankan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka perlu dikaji secara sangat hati-hati dan komprehensif, terutama dari aspek hukum internasional. Sebab Indonesia bisa berisiko buruk bagi Indonesia termasuk kemungkinan diboikot.

"Dampaknya bukan hanya pada reputasi Indonesia, tetapi juga berpotensi memicu respons negatif dari komunitas internasional, termasuk kemungkinan boikot karena dianggap melanggar hukum internasional,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

1. Pemerintah harus merujuk ke UNCLOS 1982

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin (IDN Times/Aryodamar)

Menurut TB Hasanuddin, pertimbangan utama dalam kebijakan tersebut harus merujuk pada ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Dalam Pasal 38 UNCLOS, ditegaskan bahwa kapal memiliki hak lintas transit di wilayah selat dan tidak boleh dihambat atau diganggu. Selain itu, Pasal 44 juga menyatakan bahwa negara tepi tidak diperkenankan menunda lintasan kapal yang melintas.

Ia menambahkan, UNCLOS 1982 menjamin kebebasan lintas bagi kapal selama tidak melakukan aktivitas yang melanggar, seperti kegiatan ekonomi ilegal, survei, atau penelitian tanpa izin. Oleh karena itu, penerapan pajak terhadap kapal yang melintas berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

“Dalam perspektif hukum internasional, Selat Malaka merupakan perairan alami yang secara tradisional digunakan untuk pelayaran internasional, bukan seperti Terusan Suez atau Panama yang bersifat buatan dan diatur melalui perjanjian khusus,” ujar TB Hasanuddin.

2. Hubungan diplomatik dengan negara tetangga bisa terganggu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin (IDN Times/Amir Faisol)

Anggota Fraksi PDIP DPR RI itu juga menyoroti potensi terganggunya hubungan diplomatik dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang juga merupakan negara tepi Selat Malaka. Tanpa dukungan dari kedua negara tersebut, kebijakan ini berpotensi menimbulkan friksi kawasan.

TB Hasanuddin juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam aspek penegakan hukum dan pengawasan jika kebijakan tersebut diterapkan. Menurutnya, pengelolaan Selat Malaka membutuhkan koordinasi yang kuat dan kapasitas pengawasan yang memadai.

“Pemerintah perlu melakukan kalkulasi ulang secara matang, baik dari sisi hukum, diplomasi, maupun kesiapan operasional di lapangan. Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan posisi Indonesia di mata dunia,” kata dia.

3. Purbaya mau patok tarif di Selat Malaka

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Rabu (22/4). Dok Fortune Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka wacana pemungutan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka.

Bendahara Negara menilai, selama ini Indonesia belum memaksimalkan potensi ekonomi dari lalu lintas pelayaran internasional yang melintasi wilayahnya. Padahal, Selat Malaka merupakan salah satu jalur tersibuk di dunia.

"Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?" ujar Purbaya dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Topics
Purbaya Yudhi SadewaTB HasanuddinSelat Hormuzupdate mePajak

Editorial Team

EditorAnata Siregar

Tonton lebih seru di