Pakar PBB Kecam Kekerasan Polisi dan Penangkapan Pelajar di Prancis

30 Oct 2026, 09:45 WIB3 min read

Leo Manik

News

Channel

Add Us on Google

Pakar PBB Kecam Kekerasan Polisi dan Penangkapan Pelajar di Prancis

ilustrasi protes di Paris, Prancis. (unsplash.com/Norbu GYACHUNG)

Intinya Sih

Empat pakar HAM PBB mengecam penggunaan kekuatan berlebihan dan penangkapan massal demonstran pelajar di Prancis, menilai tindakan itu tidak proporsional serta menghambat kebebasan berekspresi dan berkumpul.
PBB menyoroti luka serius, termasuk permanen, pada demonstran di bawah umur dan mendesak Prancis meninjau strategi kepolisian, sambil tetap meminta kekerasan serta perusakan oleh demonstran diselidiki.
Demonstrasi bermula dari keluhan fasilitas pendidikan, kepadatan kelas, kekurangan guru, dan biaya hidup, lalu meluas ketika rencana penghematan anggaran berdampak pada dana pendidikan nasional.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Empat pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dan penangkapan massal terhadap demonstran pelajar di Prancis pada Rabu (28/10/2026). Mereka menilai tindakan represif tersebut tidak tepat dilakukan oleh negara hukum.

Keempat pakar Dewan HAM PBB itu terdiri dari Pelapor Khusus hak atas pendidikan Farida Shaheed, Pelapor Khusus kebebasan berkumpul secara damai Gina Romero, Pelapor Khusus kebebasan berpendapat Leopoldo Maldonado Gutiérrez, dan Pelapor Khusus penyiksaan Pau Pérez-Sales. Mereka memperingatkan skala penangkapan terhadap ribuan demonstran yang didominasi anak di bawah umur tersebut tidak proporsional. Tindakan aparat dinilai menghalangi warga dalam menggunakan hak kebebasan berekspresi dan berkumpul dengan damai.

1. PBB soroti luka permanen demonstran di bawah umur

bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Makaristos, Public domain, via Wikimedia Commons)

Para pakar PBB mengecam banyaknya demonstran di bawah umur yang mengalami luka serius akibat operasi penegakan hukum di Prancis. Salah satu insiden parah menimpa seorang remaja di kota Lille yang kehilangan satu tangannya akibat ledakan granat saat bentrok dengan polisi.

"Luka serius dan dalam beberapa kasus bersifat permanen yang diderita demonstran di bawah umur selama operasi penegakan hukum tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan," ujar para pakar PBB, dilansir Anadolu Agency.

Tim pakar menilai penyelidikan oleh Inspektorat Jenderal Kepolisian Nasional Prancis harus disertai instruksi tegas dari atasan dan sikap politik pemerintah yang mengecam segala bentuk kekerasan aparat. Mereka mendesak otoritas Prancis segera meninjau ulang strategi kepolisian guna memfasilitasi penyelesaian konflik sosial dengan damai.

Di sisi lain, PBB menyesalkan jatuhnya korban luka di pihak kepolisian serta perusakan berbagai gedung dan pertokoan selama aksi berlangsung. Mereka mengecam tindak kekerasan tersebut dan meminta pihak berwenang menyelidiki serta mengadili para pelaku di pengadilan. Saat ini, keempat pelapor khusus tersebut terus berkomunikasi dengan pemerintah Prancis terkait penanganan demonstrasi.

2. Prancis mengerahkan puluhan ribu aparat dan tangkap ribuan warga

ilustrasi protes di Paris, Prancis. (unsplash.com/Hendrik Schuette)

Kementerian Dalam Negeri Prancis telah mengerahkan 70 ribu personel keamanan untuk mengawal aksi unjuk rasa nasional yang diikuti 410 ribu demonstran pada Sabtu (24/10/2026). Aparat menangkap seribu orang dalam demonstrasi besar yang menggabungkan serikat pekerja, pelajar, mahasiswa, dan mantan anggota gerakan Rompi Kuning tersebut.

Sepekan sebelumnya, kerusuhan pecah hingga mengakibatkan perusakan gedung publik dan penjarahan ratusan tempat usaha di berbagai wilayah. Kepolisian menangkap 2.700 orang dalam rangkaian kericuhan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, berkomitmen mengambil langkah tegas dan tetap waspada untuk meredam potensi kerusuhan lanjutan. Meski pemerintah telah membuka inisiatif dialog pada Oktober, PBB menilai fokus otoritas yang terlalu mengedepankan pendekatan keamanan justru mengesampingkan penyelesaian akar masalah.

3. Aksi protes dipicu krisis fasilitas pendidikan dan pemotongan anggaran

Presiden Prancis, Emmanuel Macron (Katja Kodba, Public domain, via Wikimedia Commons)

Gelombang demonstrasi ini bermula dari aksi protes siswa sekolah menengah pada pertengahan September 2026 sebelum meluas ke tingkat universitas. Para pelajar mengeluhkan kerusakan gedung sekolah, ruang kelas yang terlalu padat, ketidakhadiran guru, serta jadwal belajar yang tidak memadai.

Tuntutan terkait perbaikan sistem dan pemerataan akses pendidikan berkualitas sebenarnya telah lama disuarakan oleh para guru di Prancis. PBB menegaskan pemenuhan hak atas pendidikan merupakan kewajiban internasional yang menuntut negara mengerahkan sumber daya maksimal. Selain isu pendidikan, para pelajar dan mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes lonjakan biaya hidup di Prancis.

"Apa yang kita lihat saat ini adalah ledakan kemarahan umum terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron dan kebijakannya yang telah menghancurkan hak-hak serta kondisi hidup kami," kata juru bicara serikat mahasiswa Union Etudiante, Alice Cohen-Morzadec, dilansir Al Jazeera.

Para analis menilai pemerintah Prancis kesulitan memenuhi tuntutan para demonstran akibat krisis fiskal yang parah. Rencana penghematan anggaran negara justru berdampak langsung pada pemangkasan alokasi dana pendidikan nasional.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.