Papua akan Dibahas di Forum Pasifik, Indonesia Ungkap Kegeraman

Benny mengatakan kepada The Guardian bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM dan tekanan terhadap masyarakat sipil di Papua. Laki-laki kelahiran Lembah Baliem di kaki pegunungan Jayawijaya itu menyebut situasi itu sebagai "kanker di dalam hati warga di Pasifik".

Ia pun menilai negara-negara besar di kawasan memilih untuk tidak mempedulikannya karena alasan geo-strategis dan ekonomi. Melalui PIF, Benny yang kini hidup di pengasingan di Inggris itu mengatakan akan meminta dukungan kepada negara-negara Pasifik agar Papua bisa merdeka dari Indonesia.

Salah satu pokok agenda Benny ketika berbicara di PIF adalah permintaan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk membuat resolusi baru mengenai Papua. Resolusi tersebut, kata Benny, diharapkan berisi evaluasi kembali terhadap Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diselenggarakan pada 1969.

Referendum tersebut dilakukan oleh Indonesia, dengan pengawasan PBB, untuk menentukan apakah rakyat Papua memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau tidak.

Menurut Benny, penyelenggaraan Pepera tak berjalan adil serta transparan. Dalam situs pribadinya, ia menyebut Pepera sebagai Act of No Choice. Dengan kata lain, ia percaya rakyat Papua kala itu tidak bisa memilih sesuai keinginan.

Benny dianggap tidak mungkin berkesempatan mendorong agendanya di kawasan Pasifik tanpa bantuan pemerintah Vanuatu. Laki-laki 44 tahun itu kini menjadi bagian dari delegasi resmi Vanuatu di sejumlah forum internasional, termasuk ketika bertemu Komisioner Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Januari lalu.

Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tersebut, Benny mendapat waktu untuk menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang ia klaim sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang. Padahal, momen itu adalah untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) Vanuatu sehingga dinilai tak ada kaitan dengan masalah Papua.

Indonesia pun tidak terima dengan masuknya Papua sebagai salah satu agenda yang akan dibahas di PIF. Menurut laporan The Guardian, pemerintah di Jakarta mengaku "tidak senang sama sekali" karena ini. Indonesia juga mengingatkan bahwa ini merupakan suatu bentuk campur tangan terhadap masalah domestik negara lain.

"Perkembangan di provinsi Papua dan Papua Barat murni merupakan persoalan internal Indonesia. Tidak ada negara, organisasi atau individu lain yang berhak mencampurinya. Kami dengan tegas menolak intervensi terhadap masalah internal Indonesia dalam bentuk apa pun."

Sementara itu, Benny mengunggah pernyataan resminya soal PIF di akun Twitter pribadinya. Ia mengaku senang dengan dukungan para anggota PIF terhadap isu Papua.

"Saya menyambut baik dukungan dari anggota Pacific Islands Forum terhadap seruan Vanuatu pada pertemuan antar menteri untuk mendorong Indonesia dan Komisioner Tinggi HAM PBB untuk finalisasi waktu kunjungan dan melakukan segala cara untuk menghasilkan laporan tentang situasi terkini sebelum pertemuan para pemimpin Pacific Islands Forum di Port Vila, Vanuatu, pada 2020."