Papua Nugini Dorong Komisioner HAM PBB Kunjungi Papua

Seperti dilaporkan media Selandia Baru, RNZ, Soroi menilai persoalan Papua sebaiknya dibawa ke Komisioner HAM PBB untuk segera dibicarakan. Ia menyinggung langkah yang diambil sesama negara Kepulauan Pasifik, Vanuatu, yang bahkan dengan terang-terangan mendorong upaya kemerdekaan Papua.

Hanya saja, Soroi berharap pemerintahnya tidak gegabah. "Vanuatu telah mengambil langkah tapi Papua Nugini harus sangat berhati-hati terkait bagaimana kita membicarakan isu tersebut sebab ada fakta bahwa kita berbagi perbatasan. Di satu sisi adalah West Papua, di sisi lain adalah Papua Nugini. Jadi, tanggung jawab pertama kita adalah terhadap rakyat kita sendiri," ucapnya.

Papua sendiri merupakan berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Pada 2003, pemerintah Indonesia membagi Papua ke dalam dua provinsi yaitu Papua yang memiliki ibu kota di Jayapura dan Papua Barat dengan ibu kota di Manokwari.

Di dunia internasional, para aktivis kemerdekaan Papua seperti Benny Wenda mengenalkan wilayah itu sebagai West Papua. Sebelumnya menjadi bagian dari koloni Belanda, Papua diserahkan kepada Indonesia melalui Perjanjian New York pada 1963.

Enam tahun setelahnya, kekuasaan Indonesia atas Papua ditegaskan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Aktivis pro-kemerdekaan Papua menilai referendum tersebut tidak dilaksanakan secara adil dan transparan karena pemerintah Indonesia menggunakan militer sebagai alat untuk menekan warga lokal.

Sehari sebelumnya, PIF mengeluarkan pernyataan resmi yang mendorong masuknya Komisioner HAM PBB ke Papua. Melalui Sekretaris Jenderal Dame Meg Taylor yang bermarkas di Fiji, PIF mengatakan prihatin terhadap eskalasi konflik di Papua yang menyebabkan kematian.

"Saya sangat prihatin dengan situasi di West Papua, dan saya menyerukan agar semua pihak tenang dan menahan diri," tulis pernyataan yang dipublikasikan di situs resmi PIF itu. Diplomat Papua Nugini itu juga mengingatkan agar "semua pihak melindungi dan menjunjung tinggi HAM terhadap seluruh masyarakat" dan "menyelesaikan semua akar konflik dengan cara-cara damai".

"Peristiwa-peristiwa ini membuat kunjungan Komisioner HAM PBB ke West Papua semakin lebih penting. Saya mengulangi imbauan Forum Pemimpin [Pasifik] di Tuvalu bagi seluruh pihak agar merampungkan waktu untuk misi Komisioner HAM PBB ke West Papua (Papua)."

Benny Wenda mengatakan kepada The Guardian bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM dan tekanan terhadap masyarakat sipil di Papua. Laki-laki kelahiran Lembah Baliem di kaki pegunungan Jayawijaya itu menyebut situasi itu sebagai "kanker di dalam hati warga di Pasifik".

Ia pun menilai negara-negara besar di kawasan memilih untuk tidak mempedulikannya karena alasan geo-strategis dan ekonomi. Melalui PIF, Benny yang kini hidup di pengasingan di Inggris itu mengatakan akan meminta dukungan kepada negara-negara Pasifik agar Papua bisa merdeka dari Indonesia.

Salah satu pokok agenda Benny adalah permintaan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk membuat resolusi baru mengenai Papua. Resolusi tersebut, kata Benny, diharapkan berisi evaluasi kembali terhadap Pepera.

Referendum tersebut dilakukan oleh Indonesia, dengan pengawasan PBB, untuk menentukan apakah rakyat Papua memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau tidak.

Menurut Benny, penyelenggaraan Pepera tak berjalan adil serta transparan. Dalam situs pribadinya, ia menyebut Pepera sebagai Act of No Choice. Dengan kata lain, ia percaya rakyat Papua kala itu tidak bisa memilih sesuai keinginan.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih memberlakukan pemblokiran jaringan internet di Papua. Argumen pemerintah adalah ini efektif untuk meminimalkan penyeberan hoaks. Sejak krisis terjadi pada pertengahan Agustus, baik polisi maupun militer bersenjata telah menerjunkan ratusan anggota mereka ke Papua.