AHY Ingatkan Masyarakat Tenang Hadapi Dinamika Politik soal Gibran
AHY mengajak masyarakat menjaga suasana tetap tenang dalam menyikapi dinamika politik terkait pengunduran diri Gibran.
Ia meminta proses konstitusional berjalan tanpa mengganggu pemerintahan dan agenda pembangunan nasional.
Partai Demokrat menyerahkan pengusulan calon pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang, menyikapi dinamika politik terkait berhentinya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
AHY meminta masyarakat memberikan ruang untuk berjalannya proses konstitusional. Ia juga mengingatkan agar dinamika politik tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan. Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut,” kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas di tengah dinamika politik yang berkembang. Ia tidak ingin spekulasi mengenai pergantian kepemimpinan justru mengganggu kehidupan rakyat.
“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah menggantung kehidupan rakyat kita. Masyarakat jangan sampai dirugikan. Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujarnya.
AHY menegaskan, setiap proses politik harus tetap berjalan sesuai ketentuan konstitusi. Karena itu, ia meminta semua pihak tidak terburu-buru berspekulasi sebelum mekanisme konstitusional dijalankan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan pemerintahan agar program pembangunan tetap berjalan di tengah situasi politik yang berkembang.
Sementara itu, Partai Demokrat tidak akan mengusulkan nama pengganti Gibran. Menurut AHY, sikap tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Partai Demokrat, katanya, menyerahkan proses pengusulan calon pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto.
