Quito, IDN Times - Parlemen Ekuador setuju untuk mempertahankan regulasi bertajuk "Pertahanan Dolarisasi" di negaranya. Undang-undang tersebut diusulkan oleh mantan Presiden Lenin Moreno untuk mempertahankan kebijakan dolarisasi yang sudah diberlakukan di Ekuador lebih dari dua dekade lalu.
Sebelumnya kebijakan ini sempat menuai kontroversi dan tengah menjadi perdebatan terutama kalangan pejabat oposisi Ekuador.
Pada hari Kamis (22/04/2021) Parlemen Ekuador telah menyetujui regulasi baru bertajuk "Pertahanan Dolarisasi" yang disebut dapat memperkuat sistem moneter negara tersebut. Pada pemungutan suara menunjukkan sebanyak 86 anggota parlemen menyetujui serta sebanyak 41 di antaranya menolak dan tujuh lainnya tidak memilih, dikutip dari CNN.
Pasalnya mempertahankan kebijakan dolarisasi menuai perdebatan dari berbagai pihak terutama oposisi. Setelah lebih dari 20 tahun lalu, tepatnya pada masa kepemimpinan Gustavo Noboa kebijakan dolarisasi ini diterapkan demi mengatasi hiperinflasi dan krisis finansial, dilansir dari Infobae.
Melansir dari El Intransigente, pembuatana aturan hukum ini sebagai bagian dari komitmen Ekuador kepada IMF yang telah disetujui pada September lalu. Maka Ekuador setuju untuk mengajukan hutang sebesar 6,5 miliar dolar AS sebagai upaya mereformasi rencana penghematan dan kebijakan anti korupsi di negaranya.
Di samping itu, aturan ini akan menghalangi Bank Sentral Ekuador menggunakan dana cadangan internasionalnya sebagai sumber dana pemerintahan. Hukum ini juga mengembangkan regulasi finansial akan ditentukan sebagai suatu sistem suku bunga maksimum untuk pinjaman bank.
Kebijakan ini menimbulkan perdebatan di masyarakat maupun kalangan elit terkait dengan keuntungan dan resiko yang didapat. Menurut pihak pendukung yang berasal dari partai penguasa mengatakan jika dapat menguatkan ekonomi dan kebijakan keuangan Ekuador.
Selain itu, dapat meningkatkan struktur Bank Sentral, menguatkan dolarisasi, meningkatkan likuiditas, menarik investasi dan mempromosikan transparansi dalam manajemen sistem keuangan.
Namun pihak oposisi memperingatkan bahwa kemungkinan terdapat sejumlah kejanggalan dalam regulasinya. Maka memungkinkan adanya kebocoran modal dan menekankan bahwa stabilitas dolar tidak bergantung pada cadangan keuangan internasional, tapi keseimbangan pembayaran, dilaporkan dari Infobae.