Jakarta, IDN Times - Parlemen Hungaria akan membatalkan rencana keluar dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Langkah ini untuk membatalkan keputusan dari mantan Perdana Menteri (PM) Hungaria, Viktor Orban.
Pada 2025, Orban secara tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari keanggotaan ICC. Keputusan tersebut menjelang kunjungan PM Israel, Benjamin Netanyahu yang masuk dalam buronan ICC atas kejahatannya kemanusiaan di Gaza.
Dalam proposal tersebut, Menteri Hukum Hungaria, Marta Gorog sudah mempublikasikan dalam lamannya soal menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Maka dari itu, Hungaria harus tetap berada di dalam ICC.
“Rencana Undang-Undang (RUU) ini tidak hanya untuk mengubah keputusan sebelumnya yang berlawanan dengan nilai komunitas internasional, tapi juga deklarasi untuk mempertahankan nilai keadilan, harga diri kemanusiaan, dan kelanjutan kerja sama internasional,” terangnya, dikutip dari The Budapest Times, Kamis (28/5/2026).
Menanggapi keputusan ini, ICC mengapresiasi Hungaria yang tidak melanjutkan penarikan diri. Keputusan dari Orban tersebut sempat menimbulkan kontroversi karena partai oposisi Hungaria masih menginginkan negaranya bergabung dalam ICC.
Dilansir Euronews, ICC sudah dibentuk sejak 2002 dan mendapat dukungan dari 125 negara. Sejak didirikan, ICC sudah membuka lebih dari 30 kasus dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan, genosida, dan perlawanan terhadap administrasi hukum.
Perdana Menteri (PM) Hungaria, Peter Magyar mengungkapkan bahwa siapapun yang duduk di parlemen harus berusaha memenuhi janjinya dan berkontribusi pada seluruh negeri. Anggota parlemen tidak seharusnya untuk memperkaya diri sendiri.
“Ketika negara dalam bahaya, biarkan kami menyelamatkan dan mengontrolnya. Tidak seharusnya ada siapapun masuk politik, jika mereka hanya mau memperkaya diri mereka sendiri," terangnya.
Ia mengungkapkan bahwa kekuasaan lokal dan nasional harus ada batasnya tidak selamanya. Menurutnya, periode pemerintahan di Hungaria harus dibatasi hanya 8 tahun.