Parlemen Ukraina Akhiri Perjanjian Perbatasan dengan Rusia
Jakarta, IDN Times - Parlemen Ukraina, pada Senin (11/4/2023), mengakhiri perjanjian terkait prosedur perlintasan perbatasan dengan Rusia. Tujuannya untuk meningkatkan kontrol keamanan terhadap warga negara Rusia yang melintas di wilayah negaranya.
Pada akhir Maret, Presiden Volodymyr Zelenskyy mengunjungi area perbatasan Ukraina-Rusia, tepatnya di wilayah Kherson dan Kharkiv. Sebab, area tersebut sempat dikuasai oleh pasukan Rusia pada awal peperangan.
1. Dianggap mengancam teritori Ukraina
Salah seorang anggota Parlemen Ukraina, Yaroslav Zhelezniak, mengumumkan pengakhiran perjanjian perbatasan antara Ukraina-Rusia pada 18 Oktober 2011. Ia mengatakan, terdapat 283 anggota parlemen yang menyetujui aturan tersebut.
Diperkirakan, pengakhiran persetujuan akan berkontribusi pada penguatan kontrol terhadap masuk dan tinggalnya warga Rusia di Ukraina, di tengah ancaman keamanan nasional di Ukraina, dilaporkan Ukrinform.
Selain itu, Parlemen Ukraina menerapkan Hukum 0185 terkait penarikan persetujuan dalam melangsungkan dan mengoordinasikan kebijakan untuk menentukan tarif transportasi.
2. Ukraina akan kembali aktifkan bea cukai
Parlemen Ukraina juga menetapkan undang-undang terkait pengaktifkan kembali bea cukai di negaranya. Proposal undang-undang No. 6490 tersebut sudah disetujui oleh 260 anggota parlemen.
Sesuai dalam dokumen, pengembalian bea cukai ini termasuk dalam beberapa hal, yakni transparansi kompetisi yang dilakukan oleh Biro Anti-Korupsi Nasional, dilansir Ukrainian News.
Terdapat pula audit independen untuk mengefektifkan otoritas bea cukai akibat dari pencopotan kepala bea cukai. Keputusan sertifikasi pejabat bea cukai dalam mengikuti aturan di posisinya dan determinasi gaji pejabat.
3. Ukraina akan memasukkan sejarah dalam ijazah sekolah
Pada saat yang sama, Zhelezniak juga mengucapkan terkait masuknya sejarah negara dan bahasa asing di dalam ijazah. Namun, pengecualian kepada bahasa asing khusus negara agresor, yakni Rusia.
"Sebanyak 303 perwakilan memberikan suara soal amandemen terhadap hukum Pendidikan Lanjutan Penuh terkait mandat soal pengeluaran hasil pembelajaran dalam pembacaan pertama," paparnya, dikutip Interfax.
Sesuai dengan proposal tersebut, setiap tingkatan pendidikan lanjutan tidak hanya menunjukkan hasil pelajaran bahasa nasional dan matematik, tapi juga pelajaran terkait sejarah Ukraina dan bahasa asing.
