Partai Oposisi Kembali Ajukan Mosi Pemakzulan untuk Presiden Korsel

13 Des 2024, 09:14 WIB

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. (dok. X @Presiden_KR)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah partai oposisi Korea Selatan (Korsel) kini ramai-ramai mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Mosi pemakzulan ini kedua kalinya diajukan setelah yang pertama gagal, lantaran partai berkuasa memboikot pemungutan suara.

Dilansir dari Xinhua, Jumat (13/12/2024), partai oposisi utama Korsel, Partai Demokrat dan lima partai kecil lainnya mengajukan mosi pemakzulan kedua hari ini. Rencananya pemungutan suara akan digelar besok.

Pemungutan suara bakal digelar besok pada pukul 17.00 waktu setempat, usai mosi pemakzulan tersebut diterima Majelis Nasional.

1. Dua pertiga dari 300 suara harus setuju

Gedung Majelis Nasional Korea Selatan di Seoul. (IDN Times/Sonya Michaella)

Berdasarkan konstitusi, setidaknya dua pertiga dari 300 anggota parlemen Majelis Nasional harus mendukung mosi ini, guna meloloskan mosi pemakzulan Yoon.

Jika mosi tersebut lolos, pengadilan konstitusi akan membahasnya hingga 180 hari ke depan. Pada masa ini, kekuasaan presidensial Yoon akan ditangguhkan.

2. Presiden Korsel jadi tersangka

Presiden ke-20 Korea Selatan, Yoon Suk Yeol ketika memberikan pidato. (www.instagram.com/@sukyeol.yoon)

Sementara itu, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol dinyatakan sebagai tersangka dalam penyelidikan lintas lembaga, usai menerapkan status darurat militer pekan lalu.

Yoon juga dilarang bepergian ke luar negeri untuk sementara, sambil menunggu penyelidikan tersebut. Yoon bakal diselidiki dengan tuduhan pengkhianatan.

Larangan bepergian ini diberlakukan Kementerian Kehakiman usai kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi atau CIO telah mengajukan permintaan tersebut.

3. Demo masih terus berlangsung di Korsel

Korea Selatan (KOREA TOURISM ORGANIZATION (한국관광공사), KOGL Type 1, via Wikimedia Commons)

Di tengah gejolak politik Korsel, pendukung dan penentang Yoon Suk Yeol terus menggelar aksi unjuk rasa berskala besar secara bersamaan di pusat kota Seoul kemarin. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan bentrokan tak disengaja antara kedua kelompok tersebut.

Mereka menyerukan pemakzulan Yoon atas deklarasi darurat militer yang diumumkan pada 3 Desember lalu. Aksi ini direncanakan mulai pukul 14.00 waktu setempat dan diperkirakan akan dihadiri sekitar 20 ribu peserta, menurut keterangan penyelenggara.

Mereka juga menyampaikan rencana untuk menggelar aksi jalan kaki menuju kantor kepresidenan di Yongsan usai unjuk rasa.

Sebagai langkah tandingan, kelompok sipil konservatif menyatakan akan mengadakan aksi serupa yang melibatkan sekitar 10 ribu peserta di depan Gedung Dongwha Duty Free Shop, sekitar 700 meter dari lokasi aksi KCTU, pada waktu yang sama. Mereka bertujuan menentang seruan pemakzulan terhadap Presiden Yoon.