PBB Cabut Sanksi Presiden Suriah Jelang Kunjungannya ke AS

Presiden Ahmed al-Sharaa dikenal sebagai pemimpin kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang berhasil menggulingkan Presiden Bashar al-Assad pada Desember 2024. HTS sendiri telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB sejak tahun 2014.

Al-Sharaa, yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran Mohammed Al-Jolani, kini menjabat sebagai pemimpin sipil Suriah. Pencabutan sanksi ini menambah pengakuan internasional terhadap pemerintahan baru yang berkuasa di Damaskus.

Sebelum PBB, beberapa negara juga telah mencabut sanksi atas pemerintah Suriah. Amerika Serikat telah mencabut penetapan HTS sebagai kelompok teroris asing pada Juli, diikuti oleh Inggris pada Oktober.

“Dewan mengirimkan sinyal politik kuat yang mengakui bahwa Suriah berada dalam era baru,” ujar Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz, dilansir UN News.

Pencabutan sanksi ini diumumkan menjelang pertemuan al-Sharaa dan Presiden AS Donald Trump di Washington minggu depan. Kunjungan Al-Sharaa ke Gedung Putih akan menjadi yang pertama bagi seorang Presiden Suriah sejak negara itu merdeka pada tahun 1946.

Sebelumnya, Al-Sharaa dan Trump telah bertemu di Riyadh, Arab Saudi, pada Mei 2025, saat AS mulai melonggarkan sanksi non-PBB. Trump menilai pemimpin Suriah tersebut telah membuat kemajuan baik menuju tercapainya perdamaian di negara yang dilanda perang itu.

Duta Besar Suriah untuk PBB, Ibrahim Abdulmalik Olabi, juga menyambut baik resolusi ini sebagai kehormatan bagi negaranya.

“Kami menganggap resolusi ini sebagai tanda tumbuhnya kepercayaan pada Suriah baru, rakyatnya, dan kepemimpinannya” ujar Olabi, dilansir Anadolu Agency.

Meskipun sanksi PBB telah dicabut, langkah ini sebagian besar bersifat simbolis karena sanksi tersebut sudah sering dicabut sementara setiap kali Al-Sharaa harus melakukan perjalanan internasional. Selain itu, Suriah masih menghadapi sanksi ketat dari AS, terutama Caesar Syria Civilian Protection Act 2019.

Dilansir Al Jazeera, sanksi AS yang lebih ketat tersebut memerlukan pemungutan suara Kongres untuk dicabut secara permanen. Senator AS kini bekerja sama dengan pemerintah untuk mencabut Sanksi Caesar demi untuk mendukung rekonstruksi Suriah.

Di sisi lain, resolusi ini tidak mendapat dukungan mutlak dari semua anggota DK PBB karena China memilih untuk abstain. Duta Besar China Fu Cong mengatakan AS tidak mendengarkan pandangan semua anggota.

"Pihak sponsor (AS) tidak sepenuhnya mengindahkan pandangan semua anggota dan memaksa Dewan mengambil tindakan bahkan ketika terdapat perbedaan besar di antara anggota, dalam upaya untuk melayani agenda politiknya sendiri,” tutur Fu Cong.