PBB: Dunia Internasional Harus Dukung Transisi Kekuasaan Suriah 

Kelompok HAM PBB mendesak pembebasan warga yang ditahan sewenang-wenang oleh rezim Bashar Al Assad. Mereka menuntut keadilan bagi korban kekejaman dan perlindungan bukti kejahatan perang. 

Pakar mengatakan bahwa akuntabilitas harus diupayakan melalui sistem peradilan yang kredibel dengan mengutamakan rekonsiliasi daripada balas dendam.

Para pakar juga menyoroti peran penting masyarakat sipil dan pembela HAM dalam memastikan proses politik yang transparan dan inklusif, sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254.

Mereka juga menyerukan pembentukan pemerintahan yang representatif dan partisipasi aktif perempuan dalam upaya membangun perdamaian.

Di samping itu, PBB juga mengecam intervensi asing di tengah upaya transisi kekuasaan. Salah satunya adalah serangan Israel terhadap wilayah Suriah di Dataran Tinggi Golan.

“Intervensi militer yang terus berlanjut, seperti serangan ilegal tanpa alasan oleh Israel menimbulkan hambatan serius bagi proses pemulihan dan mengganggu stabilitas kawasan," kata mereka.

Pakar menambahkan, meski dukungan dan kerja sama internasional untuk pembangunan kembali Suriah sangat penting, proses rehabilitasi harus tetap bebas dari campur tangan atau agresi asing.

“Transisi politik harus dipimpin dan dimiliki oleh warga Suriah. Transisi harus bersifat inklusif, nonsektarian, dan mempertimbangkan kepentingan semua komponen masyarakat Suriah,” ungkap mereka.

Transisi di Suriah juga didukung oleh Amerika Serikat (AS). Melalui kunjungan utusan AS pada Jumat, Diplomat AS Barbara Leaf menyatakan dukungan tersebut, salah satunya dalam bentuk penghapusan sayembara penangkapan pemimpin HTS, Abu Muhammad Al Golani.

”Berdasarkan diskusi kami, saya katakan kepadanya bahwa kami tidak akan meneruskan tawaran hadiah Rewards for Justice yang telah berlaku selama beberapa tahun," kata Leaf, dilansir CNN.

Pertemuan Leaf dan Al Golani menggarisbawahi upaya AS untuk bekerja sama dengan Suriah untuk memastikan kelompok ekstrimis ISIS tak bangkit kembali. Pertemuan selama dua jam itu juga telah membahas serangkaian isu, mulai dari masalah domestik maupun eksternal. 

“Pertemuan pertama ini berjalan dengan baik. Kami sudah lama mendengar hal ini, beberapa pernyataan yang sangat pragmatis dan moderat mengenai berbagai isu, mulai dari hak-hak perempuan hingga perlindungan sipil,” ungkapnya.