PBB Peringatkan El Nino Picu Suhu Panas Ekstrem hingga 2027

Fenomena El Nino yang berkembang di Samudra Pasifik sejak Agustus lalu diprediksi mencapai rekor terkuatnya pada Desember mendatang dan bertahan hingga Februari 2027. Pola cuaca alami ini membalikkan efek pendinginan sementara dari La Nina pada awal 2026, sekaligus berpotensi menambah suhu rata-rata global sebesar 0,1 hingga 0,2 derajat Celsius.

Dilansir Bloomberg, anomali suhu perairan di Pasifik ekuatorial tengah dan timur diperkirakan melonjak hingga 3,7 derajat Celsius, jauh melampaui angka 0,2 derajat Celsius pada Maret lalu. Pemanasan ini diperparah oleh ketidakseimbangan energi bumi yang mencapai titik tertinggi sejak pemantauan dimulai pada 1960 akibat rekor konsentrasi gas rumah kaca.

Kadar karbon dioksida di atmosfer tercatat naik 53 persen dari masa praindustri menjadi 426,8 bagian per juta (ppm) pada 2025, disusul lonjakan gas metana sebesar 167 persen dan dinitrogen oksida sebesar 26 persen. Penumpukan gas tersebut menahan panas matahari di atmosfer dan membuat lautan menyerap sekitar 90 persen kelebihan panas bumi.

"El Nino dan kondisi iklim global pada 2026 memberikan arti baru pada ungkapan di luar batas grafik. Fenomena ini melepaskan panas dari lautan yang kini berada pada suhu terhangat sepanjang sejarah pengukuran," ujar Sekretaris Jenderal WMO, Celeste Saulo, dilansir siaran pers WMO.

Pemanasan laut hingga kedalaman 2 ribu meter terus mencetak rekor tertinggi selama 10 tahun berturut-turut pada 2026 dan diproyeksikan tidak dapat pulih dalam ratusan hingga ribuan tahun. Ekspansi air laut yang memanas serta pencairan es daratan turut mendorong rata-rata tinggi muka air laut global naik 3,9 milimeter per tahun sepanjang 2017 hingga 2026.

Di wilayah kutub, tutupan es laut Arktik dan Antartika menyusut drastis, sementara gletser dunia kehilangan lebih dari 400 gigaton es pada 2025 yang setara lima kolam renang ukuran Olimpiade setiap detik.

Akumulasi panas di darat dan laut melipatgandakan risiko bencana hidrometeorologi seperti gelombang panas, kekeringan, banjir, dan siklon tropis di berbagai belahan dunia. Gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran hutan di Eropa sepanjang tahun ini memicu rekor suhu nasional di delapan negara dan menyebabkan lebih dari 30 ribu kematian berlebih.

Sementara itu, gelombang panas ekstrem di India pada April 2026 berdampak langsung pada 146,5 juta penduduk. Bencana iklim mematikan juga melanda kawasan Asia lainnya sepanjang 2026. Di Nepal, runtuhnya gletser dan batu di pegunungan Himalaya pada akhir Agustus lalu memicu banjir bandang yang menewaskan lebih dari 1.300 orang serta melumpuhkan perekonomian negara tersebut.

Di Indonesia, kebakaran hutan hebat yang diperparah oleh kemarau El Nino melanda pulau Kalimantan dan Sumatra, hingga menyebabkan lebih dari 11 ribu warga di Palangkaraya harus menjalani perawatan medis akibat gangguan pernapasan.

"Kita telah memasuki era baru iklim ekstrem. El Nino berukuran super kini bertabrakan dengan planet yang sudah sangat panas akibat perubahan iklim ulah manusia," kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dilansir The Guardian.

Kondisi tersebut turut menekan cadangan air tawar daratan di 42 persen wilayah global dan mengancam sistem pertanian tadah hujan di daerah rawan pangan. Merespons rentetan dampak ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk pertama kalinya menetapkan ancaman dampak kesehatan akibat El Nino sebagai darurat kesehatan. Cuaca ekstrem dinilai memperburuk risiko kematian akibat suhu panas, paparan asap kebakaran hutan, malnutrisi, hingga penyebaran penyakit menular seperti kolera, malaria, dan demam berdarah.

Laporan WMO menjadi landasan krusial bagi para pemimpin dunia yang berunding selama dua pekan dalam KTT COP31 di Turki pada 9 hingga 20 November 2026. PBB memperingatkan janji pengurangan emisi negara-negara saat ini masih menempatkan bumi di jalur pemanasan 2,6 hingga 2,8 derajat Celsius pada akhir abad ini, jauh melampaui batas aman 1,5 derajat Celsius dalam Perjanjian Paris. Di sisi lain, sistem peringatan dini multibahaya (MHEWS) dilaporkan telah menjangkau 136 negara pada 2025, meningkat signifikan dibandingkan 56 negara pada 2015.

Dalam perundingan tahun ini, pemerintah Turki mendorong target baru elektrifikasi untuk mengalihkan sistem energi dari bahan bakar fosil serta memangkas tingkat limbah. Kepala Iklim PBB, Simon Stiell, mencatat perluasan energi terbarukan global berhasil menghemat sekitar 500 miliar dolar AS (sekitar Rp9 kuadriliun) sepanjang tahun lalu. Namun, pembahasan target elektrifikasi berpotensi memecah belah delegasi karena Uni Eropa menolak penggunaan gas alam sebagai energi transisi, berseberangan dengan sikap negara produsen migas seperti Arab Saudi dan Rusia.

"Semua indikator di sini menceritakan kisah yang sama. Kita melihat panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca muncul di lautan, atmosfer, pencairan es, dan kenaikan permukaan air laut," tutur Kepala Informasi Iklim WMO, John Kennedy.

Selain perdebatan transisi energi, pemenuhan dana adaptasi iklim bagi negara berkembang juga menghadapi hambatan berat di tengah lonjakan harga minyak dan gas akibat perang AS dan Iran. Negara-negara maju sebelumnya berjanji melipatgandakan bantuan adaptasi iklim hingga tiga kali lipat menjadi sedikitnya 85 miliar dolar AS (sekitar Rp1.536 triliun) per tahun pada 2035, tetapi realisasinya baru mencapai sepertiga target tersebut. Banyak negara donor kini justru memangkas anggaran bantuan luar negeri mereka untuk dialihkan ke belanja pertahanan dan subsidi rumah tangga domestik.